Jakarta,FORTUNE- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen bagi nasabah produk jasa keuangan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dihadapan pelaku industri jasa keuangan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (6/2). Menurutnya, pengawasan industri jasa keuangan mulai dari asuransi hingga pinjaman online (pinjol) perlu diperketat.
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul jangan sampai kejadian (kasus) seperti yang sudah-sudah," kata Jokowi.
Kasus Asabri hingga Jiwasraya rugikan rakyat
Jokowi menyatakan, sejumlah kasus industri asuransi telah merugikan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, bahkan kerugian yang diakibatkan dari kasusu tersebut mencapai puluhan triliun rupiah.
"Jangan sampai kejadian yang sudah sudah (terulang), Asabri, Jiwasraya, (kerugian mencapai) Rp17 triliun dan 23 triliun. Ada lagi industri WanaArhta sampai hapal saya," kata Jokowi.
Menurutnya, sejumlah kasus tersebut perlu dibereskan secara cepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dalam negeri.
"Sering pelaporan sudah ada pelaporan keluhan sudah (dari) tahun 2020 sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas gini-gini saja. Hati-hati yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun," tegas Jokowi.
Jokowi: hati-hati pada saham gorengan
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta OJK mengawasi dan berhati-hati terhadap oknum yang telah melakukan 'goreng-goreng' saham.
Sebagai cerminan, Jokowi mengungkit kasus di India, Adani Group yang menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah. Padahal, kondisi makro dari negara India tersebut masih cukup stabil.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani, di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah, hanya satu perusahaan, Adani kehilangan US$120 miliar. Pengawasan jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp 1.800 triliun. itu seperempatnya PDB India hilang,” kata Jokowi
Dengan kurangnya kewaspadaan, negara bisa mengalami kerugian seperti yang terjadi di India. Dari kasus Adani Group tersebut menyebabkan mata uang Rupee jatuh meski kondisi makro ekonomi sedang stabil. Untuk itu, Jokowi meminta otoritas untuk melihat betul oknum yang sedang menggoreng saham.
