Jakarta, FORTUNE - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat agregat pinjaman yang sudah disalurkan Fintech per Oktober 2021 adalah Rp272,4 triliun. Meski demikian, AFPI menilai masih ada kebutuhan pendanaan yang belum terlayani hingga Rp1.600 triliun.
"Potensi fintech pendanaan bersama masih terbuka lebar. Mengingat hal ini, AFPI akan turut melakukan reformasi terhadap layanan pengaduan menjadi semakin responsif, serta menambah komponen sumber daya manusia (SDM) internal, terutama berkaitan pengawasan kode etik,” kata Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi, melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/12).
Adrian mengatakan AFPI akan terus mendorong upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Namun, menurutnya tantangan terbesar sektor pendanaan peer-to-peer adalah pinjol ilegal.
Potensi ekonomi digital RI sentuh Rp 4.500 triliun pada 2030
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya upaya-upaya peningkatan literasi sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang kebijakan afirmatif.
Ini mengingat sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun, demikian proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Ma'ruf meminta seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan afirmatif.
"Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Implementasi QRIS capai 13,4 juta
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, juga mengungkapkan bahwa implementasi QRIS saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95 persennya merupakan UMKM.
Ke depan, BI akan terus bersinergi dengan pemerintah serta para pelaku usaha demi mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek.
“Bank Indonesia juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI)," katanya.
Tiga isu ini jadi perhatian regulator terhadap fintech
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengatakan OJK telah menginisiasi akselerasi Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2024 dan Roadmap & Action Plan Inovasi Sektor Jasa Keuangan 2020-2024.
Selain itu Nurhaida juga menyoroti perkembangan pada sektor teknologi, terutama dengan penggunaan aplikasi Big Data, Artificial Intelligence yang memunculkan berbagai produk dan model bisnis baru, antara lain hadirnya Bigtech, Neo Bank, Lifestyle Center dan Super-Apps.
“Perkembangan pada sektor teknologi menyadarkan kami bahwa terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian regulator dalam membawa transformasi digital ke depan, yaitu integrasi, disrupsi, dan kapasitas antara fintech, regulator dan pelaku dari berbagai sektor ekonomi." ungkap Nurhaida.
Sejak 2021, OJK telah menyiapkan sejumlah inisiatif strategis untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan literasi digital.
