Jakarta, FORTUNE - Rapat Koordinasi High Level (Rakor HL) Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata) menyepakati 10 (sepuluh) langkah strategis untuk mempercepat pemulihan dan penguatan pariwisata nasional pada 3 Oktober 2022 di Jakarta.
Rakor HL Sekber Pariwisata juga merupakan wujud komitmen Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong momentum pemulihan pariwisata guna mendukung penguatan ekonomi nasional. Pada rakor tersebut, para pimpinan yang mewakili 18 Kementerian dan Lembaga (K/L) tingkat pusat, 18 pemerintah daerah, dan 9 badan usaha/badan otorita menyepakati 10 (sepuluh) langkah strategis.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu pada Rakor HL tersebut menyatakan bahwa percepatan pemulihan sektor pariwisata perlu didukung oleh sinergi dan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga. Melalui Sekber Pariwisata, kolaborasi pemulihan sektor pariwisata diharapkan dapat lebih mudah dan sinergis.
“Sepuluh kesepakatan Rakor HL adalah komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan dan pariwisata nasional,” kata Odo R.M. Manuhutu melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (4/10).
Targetkan 1,4 miliar pegerak wisatawan domestik di 2023
Dalam kaitan ini, Sekber Pariwisata juga mendukung penguatan implementasi dari program Bangga Berwisata #diIndonesiaAja dengan target 1,4 miliar pergerakan wisatawan domestik pada 2023. Tak hanya itu, Sekber Pariwisata juga terus mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang akan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, menyampaikan, Pemerintah terus mengoptimalkan peluang dari travel demand global yang masih tinggi serta mempermudah akses wisman dan mobilitas wisnus.
“Hal itu diikuti oleh kebijakan berlanjutnya stimulus untuk mendukung pemulihan pelaku usaha, serta mempercepat vaksinasi dan memperluas Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE),” kata Vinsenius
Vinsensius Jemadu menekankan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi untuk memastikan pengembangan destinasi berjalan dengan baik untuk memperkuat pariwisata nasional ke depan.
BI: pariwisata-ekraf sangat strategis mendukung pemulihan ekonomi
Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menekankan, pemulihan sektor terkait pariwisata-ekraf sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, mengingat perannya yang besar dalam menyumbang devisa dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Bank sentral juga memandang momentum pemulihan pariwisata terus berlangsung seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang membaik serta pelonggaran pembatasan mobilitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. “Namun demikian, tantangan perlambatan ekonomi global, risiko stagflasi, dan tingginya ketidakpastian perlu terus diwaspadai,” kata Dody.
BI juga menilai, momentum pemulihan pariwisata perlu terus dioptimalkan, antara lain melalui konsistensi kebijakan serta sinergi percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata baik yang menyasar wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Hal tersebut untuk mendukung penguatan transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, BI berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan peran terkait pariwisata-ekraf, antara lain melalui penguatan advokasi dan kajian, pengembangan UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran pendukung pariwisata.
Ini rincian 10 langkah percepatan pariwisata nasional
Dengan seluruh pertimbangan tersebut, ini 10 langkah strategis untuk mempercepat pemulihan dan penguatan pariwisata nasional:
- Melanjutkan dan mengoptimalkan pelonggaran wisatawan, termasuk dengan mengkaji penyempurnaan regulasi terkait visa;
- Mendorong percepatan perbaikan kapasitas dan frekuensi angkutan udara, khususnya untuk menunjang mobilitas ke destinasi wisata, sejalan dengan permintaan yang meningkat;
- Mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), termasuk dengan 8.didukung oleh peningkatan dukungan amenitas dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (quality tourism);
- Melanjutkan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan destinasi pariwisata lainnya, didukung oleh alokasi anggaran dan pengaturan pengelolaan aset yang telah terbangun;
- Memastikan terselenggaranya event skala internasional dan nasional yang telah terjadwal, termasuk agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 dan rangkaian kegiatan pendukung keketuaan ASEAN pada 2023;
- Meningkatkan sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE);
- Melanjutkan dukungan insentif dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dan desa wisata, termasuk melalui dukungan kebijakan makroprudensial untuk sektor prioritas;
- Mendorong sinergi program dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan desa wisata, termasuk memperluas digitalisasi transaksi pembayaran antara lain melalui QRIS dan memanfaatkan potensi dari QRIS antarnegara;
- Mendorong promosi pembukaan pariwisata Indonesia yang lebih luas melalui rangkaian kegiatan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) 2023;
- Mengakselerasi vaksinasi dan memperluas penerapan Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) berstandar SNI di destinasi wisata.
