Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai struktur perbankan nasional masih belum efisien. Hal itu tercermin dari banyaknya jumlah perbankan di Indonesia khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada saat webinar "Tren Perbankan Tahun 2023". Untuk itu Dian mengungkapkan, saat ini regulator terus mendorong konsolidasi perbankan.
"Kita harus terus berupaya tingkatkan efisiensi dan integritas perbankan untuk hadapi tantangan di masa yang akan datang. Makanya konsolidasi perbankan akan terus dilaksanakan, termasuk permodalan minimum Rp3 triliun serta konsolidasi BPR," kata Dian di Jakarta, Selasa (17/1).
Jumlah BPR capai 1.600 bank
Sementara itu, terkait konsolidasi BPR, Dian Mengungkapkan, saat ini jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.600 BPR. Untuk itu, regulator akan melakukan penguatan melalui konsolidasi.
"Lima tahun ke depan kami yakini jumlah BPR akan berkurang tapi kontribusinya terhadap perekonomian akan semakin baik," ujarnya.
Dian menyatakan, konsolidasi bisa dilakukan melalui merger atau kolaborasi agar tercipta jumlah BPR yang kuat dan berdaya tahan.
OJK terus dorong konsolidasi BPD
Selain itu, Ia juga menyatakan, saat ini pemenuhan modal minimum Rp3 triliun di bank umum sudah hampir dipenuhi. Tercatat, hanya ada 1 bank yang tidak sanggup memenuhi modal dan dijadikan BPR yani Bank Prima Jasa.
Ke depan pihaknya akan terus mendorong konsolidasi perbankan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta BPR. Menurutnya, kontribusi BPD terhadap ekonomi daerah juga akan terus didorong oleh OJK selama 5 tahun ke depan. Nantinya, konsolidadi usaha bersama untuk seluruh BPD akan dilaksanakan.
"Gap masih jauh antara satu BPD dengan BPD lain. Kita ingin lihat konsolidasi usaha untuk BPD tidak lagi bilateral agreement tapi konsep terintegrasi," pungkas Dian.
