Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2022 sebesar US$411,5 miliar atau sekitar Rp6.058 triliun. Angka itu turun tipis dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$415,7 miliar atau sekitar Rp6.120 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. "Secara tahunan, posisi ULN kuartal I 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy)," kata Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/5).
SBN jatuh tempo buat utang Pemerintah menurun
Posisi ULN Pemerintah pada kuartal I 2022 tercatat sebesar US$196,2 miliar setara Rp2.889 triliun atau menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar US$200,2 miliar sekitar Rp2.948 triliun.
Sementara itu, secara tahunan lanjut Erwin, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,0 persen (yoy).
"Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas, serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral," jelas Erwin.
Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.
ULN swasta capai US$206,4 miliar
Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal I 2022 tercatat sebesar US$206,4 miliar sekitar Rp3.039 triliun, turun dari US$206,5 miliar atau sekitar Rp3.041 triliun pada kuartal IV 2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).
Erwin menyebut, perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama kuartal I 2022. Sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) terkontraksi masing-masing sebesar 5,1 persen (yoy) dan 1,0 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap PDB RI capai 33,7%
Dengan demikian, BI menilai ULN Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 35,0 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,9 persen dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
