Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan kupon Savings Bond Ritel (SBR) seri 010 atau SBR010 di level 5,1 persen. Tingkat kupon yang diberikan ini tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
Menurut Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJJPR) Kemenkeu, tingkat kupon itu berlaku mulai 11 Januari hingga 10 April 2022. Penetapan berlangsung pada Kamis (6/1) pekan lalu.
“Tingkat kupon SBR010 berasal dari BI 7-Day Reverse Repo Rate yang berlaku pada tanggal penyesuaian, ditambah spread tetap sebesar 1,60 persen (160 bps),” ujar DJJPR dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/1).
Sebagai informasi, BI 7-Day Reverse Repo Rate yang berlaku per 6 Januari 2022 sebesar 3,50 persen, sama seperti pada saat penerbitan perdana SBR010.
Sekilas tentang SBR010
Sebelumnya, pemerintah menawarkan SBR010 pada 21 Juni 2021–15 Juli 2021. Tiap unitnya bernilai Rp1 juta dengan minimal pemesanan sebesar Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar. Instrumen investasi itu memiliki tenor 2 tahun dan jatuh tempo pada 10 Juli 2023.
Obligasi itu berbentuk tanpa warkat, tidak bisa diperdagangkan, dan tidak dapat dicarikan hingga waktu jatuh tempo—kecuali pada masa Early Redemption. Para investor dapat menyampaikan minat Early Redemption mulai 27 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022.
Penyesuaian tingkat kupon SBR010 akan berlangsung setiap tiga bulan hingga waktu jatuh tempo. Sementara itu, pembayaran akan dilaksanakan tiap tanggal 10 per bulan.
“Jika tanggal pembayaran bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan di hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga,” tulis Kemenkeu dalam laman resminya.
Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah meraih Rp7,5 triliun dari pembelian SBR010. Angka ini melebihi target sebesar Rp5 triliun, bahkan merupakan rekor penjualan SBN ritel yang tak bisa diperdagangkan. Jumlah investornya menyentuh 23.337, di mana 9.068 (38,9 persen) di antaranya adalah investor baru.
SBR010 muncul sebagai opsi investasi untuk mewujudkan tujuan keuangan sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Upaya ini akan membantu proses pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19.
