Aturan DP Multifinance Dilonggarkan, NPF Berpotensi Membengkak? 

Ia memandang kebijakan ini tidak serta merta langsung membuat pembiayaan macet atau Non Performing Finance (NPF) membengkak. Namun demikian, APPI berharap pelaku industri multifinance atau leasing tidak lengah dan tetap mewaspadai berbagai ketidakpastian ekonomi global dan domestik. 

Seperti diketahui, saat ini aturan OJK terkait besaran DP tertuang dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Dalam aturan itu perusahaan leasing bisa memberikan DP 0 persen kepada nasabah asalkan rasio NPF perusahaan di bawah 1 persen.

Dengan demikian, Suwandi berharap, kebijakan ini nantinya tetap mempertimbangkan kinerja dari perusahaan agar tidak mengganggu kinerja secara industri. Untuk itu, pihaknya juga memprediksi NPF pembiayaan multifinance masih akan tetap terjaga di bawah 3 persen hingga akhir tahun. 

“Hingga akhir tahun meski masih ada libur panjang nataru, saya yakin banget NPF-nya masih bisa terjaga di bawah 3 persen,” kata Suwandi. 

Sebelumnya, OJK mencatat piutang pembiayaan multifinance tumbuh tipis 1,79 persen (YoY) pada Juli 2025 menjadi Rp502,95 triliun. Pembiayaan ini didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,86 persen (YoY).

Untuk profil risiko multifinance juga masih terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,52 persen dan NPF net 0,88 persen. Dengan demikian, gearing ratio PP tercatat sebesar 2,21 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.