Pembiayaan Kendaraan Listrik di Multifinance Naik 5,3% ke Rp16,6 T
- Pembiayaan kendaraan listrik naik 5,3% mencapai Rp16,6 T per Maret 2025
- Penjualan mobil listrik di RI naik 209% dari Januari hingga April 2025
- OJK bidik pertumbuhan pembiayaan multifinance sebesar 10% di tahun 2025
Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Maret 2025 mencapai Rp16,63 triliun. Nilai itu meningkat 5,65 persen secara month to month (MtM) dibandingkan dengan posisi Februari 2025 yang nilainya Rp15,74 triliun. Namun bila dibandingkan dengan tahun lalu, nilai itu melonjak tajam dari posisi Rp2,56 triliun pada Maret 2025.
“Nilai ini setara dengan porsi sebesar 3,08 persen dari total pembiayaan multifinance,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman secara tertulis di Jakarta, Senin (19/5).
Penjualan kendaraan listrik di RI naik 209%
Secara umum, OJK menilai potensi pembiayaan atas kendaraan bermotor listrik di Indonesia masih cukup terbuka lebar seiring dengan rencana pembukaan investasi dalam bentuk pabrik dari manufaktur kendaraan bermotor listrik di Indonesia.
Apalagi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, dari Januari hingga April tahun 2025, penjualan wholesales dari pabrik ke dealer untuk mobil listrik (BEV)mencapai 23.952 unit. Penjualan ini melonjak signifikan 209 persen (YoY) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 dengan penjualan 7.745 unit.
OJK bidik pertumbuhan pembiayaan multifinance 10% di 2025
Adapun OJK mencatat total piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar mencapai Rp510,97 triliun per Maret 2025. Nilai itu tumbuh 4,60 persen (YoY). Meski demikian, lanjut Agusman, pertumbuhan itu melambat jika dibandingkan posisi Februari 2025 yang tumbuh sebesar 5,92 persen (YoY).
Meski begitu, OJK masih belum merevisi target awal pertumbuhan piutang pembiayaan industri pembiayaan atau multifinance yang mencapai 8 persen hingga 10 persen pada akhir 2025. “Kami akan dilakukan review secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik," kata Agusman.
