Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mempercepat transformasi digital pada level pemerintahan daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan lebih transparan dan efisien. Melalui inisiatif digitalisasi keuangan daerah, bank sentral memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah (pemda)—mulai dari penerimaan pajak hingga pengeluaran seperti perjalanan dinas—dapat dipantau secara digital.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan digitalisasi bukan hanya soal modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga strategi memperkuat produktivitas, daya saing, dan inklusivitas ekonomi hingga ke daerah.
“Dengan digitalisasi ekonomi keuangan secara nasional dan daerah, kita bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi ekonomi, dan daya saing, sekaligus memperluas inklusivitas,” kata Perry pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2025, yang disiarkan secara virtual, Jumat (31/10).
Hingga kini, menurutnya, 590 pemda dari 640 telah mengimplementasikan sistem digitalisasi. Pemerintah daerah tidak hanya mengadopsi sistem pembayaran elektronik untuk penerimaan pajak seperti PBB, pajak hotel, restoran, dan parkir, tetapi juga mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan belanja daerah.
“Sekarang kita perluas ke sisi pengeluaran, apakah untuk perjalanan daerah, untuk berbagai pengeluaran-pengeluaran daerah sehingga ini secara efisien di dalam pengelolaan keuangan daerah dan tata kelolaan,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat sinergi lintas instansi, BI meluncurkan program Katalis P2DD—singkatan dari Kapasitas, Literasi, dan Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Melalui program tersebut, BI juga mengintegrasikan infrastruktur digital antarsektor seperti sistem pembayaran, pasar uang, hingga keamanan siber dan perlindungan konsumen. Harapannya, ujung dari program digitalisasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi serta kabupaten maupun kota.
Dia menekankan keberhasilan digitalisasi daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan lembaga keuangan.
“Masa depan Indonesia terletak pada percepatan teknologi. Digitalisasi daerah bukan hanya tentang layanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kesatuan bangsa melalui efisiensi dan transparansi,” ujarnya.