Desain Ekonomi dan APBN 2026, Reformasi Fiskal Jadi Prioritas

Dengan mengusung tema Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, desain ekonomi dan APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

Asumsi-asumsi ini menjadi dasar dalam menyusun target pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN tahun fiskal 2026.

Selain menetapkan asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah juga menentukan postur makro fiskal. Hal ini mencakup proyeksi pendapatan negara sekitar 11,71%–12,22% dari PDB. Belanja negara sekitar 14,19%–14,75% dari PDB.

Defisit anggaran dijaga dalam kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB. Sementara itu, target kesejahteraan, tingkat kemiskinan berada kisaran 6,5-7,5%, tingkat pengangguran kisaran 4,44 -4,96%, rasio gini sekitar 0,377 - 0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.

Agar target pendapatan tercapai, pemerintah menerapkan strategi optimalisasi yang menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan dan keberlanjutan iklim investasi. Perluasan basis pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko.

Penggunaan sistem Coretax juga akan diperkuat sebagai "tulang punggung" pengelolaan data perpajakan. Hal ini juga didukung oleh pengawasan potensi pajak berbasis kewilayahan serta kolaborasi lintas instansi.

Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi fokus utama. Pemerintah melihat peluang dari kesepakatan perpajakan global untuk menarik kontribusi pajak dari korporasi multinasional secara lebih adil. 

Lebih dari itu, pemberian insentif fiskal akan tetap dilakukan namun secara terarah dan selektif. Pemberian insentif juga menyasar sektor-sektor strategis seperti hilirisasi, transisi energi, dan ekonomi digital.

Di sektor belanja negara, efisiensi akan diutamakan dengan rekonstruksi anggaran agar lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menekan belanja non prioritas dan memfokuskan dukungan pada program unggulan nasional.

Beberapa program yang akan dibiayai melalui APBN 2026 meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan (food estate), serta penguatan koperasi desa Merah Putih.

Kebijakan subsidi energi dan non-energi juga akan disempurnakan agar lebih tepat sasaran. Pemerintah memperkuat akurasi data perlindungan sosial dan menata ulang mekanisme bantuan sosial agar lebih efektif menjangkau kelompok rentan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi prioritas, melalui harmonisasi regulasi dan penguatan transfer ke daerah. Tujuannya agar belanja daerah lebih berkualitas, memperluas akses layanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Untuk memastikan keberlanjutan transformasi ekonomi, pemerintah merancang strategi pembangunan jangka menengah yang berfokus pada delapan area prioritas, di antaranya:

Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan.

Meningkatkan lifting migas, menjaga pasokan dan harga energi, mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta menurunkan emisi karbon.

Mendorong efektivitas program MBG untuk membentuk generasi sehat sejak dini, sekaligus mendukung UMKM dan perekonomian lokal.

Mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, memperluas akses PAUD dan pendidikan tinggi, memperbaiki infrastruktur pendidikan, serta meningkatkan kapasitas guru dan vokasi.

Memperluas cakupan JKN, menyediakan layanan kesehatan gratis, menurunkan angka stunting dan penyakit menular, memperkuat fasilitas kesehatan, dan mendukung gizi balita serta ibu hamil.

Memberdayakan koperasi dan UMKM, memperkuat ekonomi pedesaan, serta membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan.

Memperkuat sistem pertahanan nasional sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik demi menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi dalam rantai nilai global.

Peran lembaga seperti Danantara sebagai holding investasi BUMN akan dioptimalkan untuk mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dan keberlanjutan APBN 2026 dengan tetap menjalankan reformasi fiskal secara konsisten. 

Upaya ini mencakup optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif yang sehat serta berorientasi jangka panjang.

Desain APBN 2026 bukan hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi untuk menghadapi transisi pemerintahan dan menjaga momentum menuju Indonesia Emas 2045.