Jakarta, FORTUNE - Pemerintah membentuk badan usaha khusus untuk menangani ekspor sumber daya alam (SDA), melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pembentukan bdan ini disebut sebagai upaya mengoptimalkan devisa hasil ekspor, serta menjaga akuntabilitas transaksi ekspor sesuai dengan harga pasar.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pembentukan DSI akan memperpanjang birokrasi ekspor bisnis menjadi lebih panjang hingga berpotensi mengganggu pendapatan perusahaan.
Hal ini dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap pendapatan hingga akhirnya berdampak terhadap kinerja saham emiten eksportir. Dalam kondisi tersebut, penurunan valuasi dinilai bisa membuka peluang bagi Danantara Indonesia maupun BUMN lain untuk melakukan akuisisi saham dengan harga lebih rendah.
"Ketika harga saham di pasar turun, jadi kesempatan untuk melakukan pembelian saham oleh Danantara atau BUMN gitu kan," ujarnya kepada FORTUNE Indonesia, Jumat (22/5).
Menurutnya, model DSI berbeda dengan skema yang diterapkan di sejumlah negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, atau Rusia. Perusahaan seperti Saudi Aramco maupun Petronas dapat berperan sebagai trader sekaligus pengendali harga karena juga bergerak dan mendominasi produksi.
Sementara di Indonesia, BUMN dinilai tidak memiliki kontrol dominan terhadap produksi komoditas tambang maupun SDA lain. Karena itu, DSI akan lebih berperan sebagai trader atau makelar alias perantara perdagangan komoditas, bukan pengendali produksi maupun harga.
"Negara lain bisa berhasil melakukan monitoring dan setting harga, kalau sebagai produsen. Masalahnya tambang kita swastanya banyak," ujarnya
Selain itu Bhima juga meragukan efektivitas DSI dalam meningkatkan penerimaan negara maupun menekan praktik under-invoicing ekspor. "Orang akan menjadi disincentive atau menjadi sulit melakukan ekspor, sehingga justru penerimaan negaranya bisa turun, dan under-invoicing-nya pindah aja kepada DSI," ujarnya.
Menurut Bhima, persoalan utama justru terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, termasuk koordinasi bea cukai, otoritas pajak, serta pengawasan logistik di pelabuhan yang memastikan kesesuaian volume dan harga ekspor.
Dengan pembentukan badan baru, potensi penyimpangan tidak otomatis hilang. Ia menilai risiko praktik preferensi bagi pelaku usaha tertentu tetap terbuka apabila tata kelola dan pengawasan tidak diperkuat.
Di sisi lain, kepercayaan terhadap Danantara juga belum sepenuhnya terbangun. Bhima menyebut, Danantara bahkan belum mempublikasikan laporan keuangan. Maka dari itu, ia menilai agar pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat institusi yang sudah ada dibandingkan membentuk lembaga baru.