IMF: Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Capai US$100 Miliar

07 Sep 2023, 13:29 WIB

Managing Director IMF, Kristalina Georgieva saat memberikan sambutan acara Indonesian Sustainability Forum (ISF) 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9). Eko Wahyudi/FORTUNE Indonesia

Jakarta, FORTUNE - International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional mengungkapkan perubahan iklim telah membahayakan stabilisasi makroekonomi dan keuangan terutama di kawasan ASEAN. Hal ini didorong oleh meningkatnya suhu rata-rata global yang menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem.

"Kami memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana di negara kita rata-rata sekitar US$100 miliar per tahun dan lebih signifikan lagi jika kita melihat ke masa depan," kata Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, dalam sambutannya pada acara Indonesian Sustainability Forum (ISF) 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9).

IMF mencatat negara seperti Myanmar, Filipina, Vietnam dan Taiwan termasuk dalam 10 besar dalam indeks risiko iklim global. Sebagai negara yang berdekatan, Indonesia juga dapat terkena imbas peningkatan suhu bumi dan permukaan air laut.

"Dan kita tahu bahwa di alam liar, kebakaran hutan adalah tren yang semakin dramatis seiring dengan meningkatnya suhu," ujarnya.

IMF telah bertranformasi

Kristalina mengatakan, sebagai lembaga keuangan pihaknya juga ikut menyalurkan pendanaan melalui instrumen pembiayaan konsesi pemulihan.

"Dimulai dengan US$14 miliar dalam jangka waktu 28 tahun, 10 setengah tahun tenggang di bawah pembiayaan pasar untuk transisi hijau," ujarnya.

Kristalina menambahkan IMF memahami sektor keuangan harus menyesuaikan diri dengan dunia baru dalam aksi iklim. Sehingga, pihaknya memasukkan kategori tersebut dalam risiko penilaian sektor keuangan

“Kami sudah transformasi. IMF adalah lembaga yang melawan iklim. Kami adalah suara terkuat dalam menentukan harga karbon sehingga bisa memberikan insentif untuk mencapai ekonomi hijau,” katanya.

Aksi Indonesia dalam menekan emisi karbon

Kristalina mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam komitmen menekan emisi karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Pada 2030, ditargetkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional akan mencapai 50 persen.

Dia juga memuji Indonesia yang berupaya memulihkan hutan bakau atau mangrove untuk mengatasi perubahan iklim. Dia meyakini mangrove bisa melindungi pantai dari erosi dan menyerap karbon.

“Saya melihat tahun lalu bersama Presiden Jokowi, apa yang dilakukan Indonesia untuk memulihkan mangrove. Mangrove adalah hal yang indah. [Mangrove] adalah perlindungan terhadap badai. Mangrove menciptakan lebih banyak potensi perikanan dan merupakan penyerap karbon," kata Kristalina.

Pada KTT G20 tahun lalu, Jokowi mengajak para delegasi, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan negara, untuk menanam benih mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Bali.

Pada sesi penanaman mangrove tersebut, Presiden Jokowi diapit Perdana Menteri India Narendra Modi di kanan dan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di sisi kiri.

Hadir juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.