LPEM UI: Pemulihan Terhambat, Ekonomi 2021 Hanya Tumbuh 3,7 persen

Kecepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 di banyak negara berbeda-beda. Di saat banyak negara maju dan berkembang menghadapi lonjakan inflasi, Indonesia sebaliknya.

Pada 2021, inflasi dalam negeri mencapai 1,87 persen, lebih rendah ketimbang target Bank Indonesia yang berkisar 2 persen. Inflasi inti yang mencapai 1,56 persen mengindikasikan tingkat permintaan yang belum sepenuhnya pulih.

LPEM FEB UI menduga tingkat inflasi tersebut besar kaitannya dengan respons belanja stimulus dari masing-masing pemerintah negara dunia. Belanja stimulus Indonesia, misalnya, hanya 9,3 persen dari PDB, lebih rendah dari belanja stimulus Amerika Serikat dan Inggris yang masing-masing 25,5 persen dan 19,3 persen.

Berkat stimulus jumbo itu, tingkat permintaan di negara maju menguat. Namun, itu tak diimbangi pemulihan sisi suplai. Akibatnya, terjadi tekanan inflasi.

“Risiko inflasi di Indonesia relatif rendah karena stimulus yang relatif lebih rendah dan kemajuan pemulihan bertahap yang memungkinkan sisi penawaran memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar kenaikan permintaan,” katanya.

Pun begitu, kinerja kredit di tengah pandemi memperlihatkan prospek. Data terakhir pada Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan 3,24 persen secara setahunan, lebih tinggi dari 2,21 persen pada bulan sebelumnya. Kredit modal kerja dan konsumsi terakselerasi masing-masing 4,66 persen dan 3,75 persen, namun kredit investasi masih terkoreksi 0,37 persen.

Pada sisi eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia juga masih terjaga. Menurut Riefky, Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga komoditas terutama batu bara dan kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Kedua komoditas itu signifikan menyumbang surplus neraca perdagangan (ekspor-impor) Indonesia yang sebesar US$35 miliar.

Perbaikan neraca perdagangan pun berdampak pada neraca transaksi berjalan yang surplus US$4,5 miliar atau setara 1,49 persen dari PDB. Angka surplus itu tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Surplus transaksi berjalan diperkirakan bertahan hingga kuartal I-2022, tapi lebih rendah karena normalisasi harga komoditas.

Pada gilirannya, surplus juga mendorong nilai tukar rupiah stabil sepanjang tahun lalu, dan rupiah merupakan salah satu mata uang dengan tingkat depresiasi terendah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya di ASEAN.

Investasi langsung (foreign direct investment/FDI) juga menjadi isyarat positif. Realisasi investasi pada 2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target Rp900 triliun dari pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah optimistis ekonomi kuartal pertama 2022 bakal lebih baik dari periode sama tahun sebelumnya meski ada varian COVID-19 Omicron. Di samping itu, vaksinasi masih berjalan dan kegiatan ekonomi terus berlangsung.

“Dari berbagai pertimbangan ini kami cukup optimistis bahwa triwulan satu 2022 mungkin tidak seperti tahun lalu yang sangat mengalami dampak berat akibat lonjakan kasus,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Rabu (2/2), seperti dikutip dari Antara.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (19/1), dia juga menyampaikan optimismenya akan pemulihan ekonomi dalam negeri yang cemerlang pada 2021. Dia meyakini kondisi tersebut berdasar atas sejumlah indikator perekonomian dalam negeri yang membaik.

“Beberapa indikator estimasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu ada di sekitar 5 persen. Jadi kalau Q4-nya di 5 persen, kami berharap keseluruhan tahun pertumbuhan akan di sekitar 4 persen,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 2021 akan berada pada batas atas prediksi pemerintah yang sebesar 4 persen, dan bukan 3,5 persen. Namun, sebagai gambaran, proyeksi itu tetap lebih rendah dari 5 persen asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2021.