Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat konektivitas ekonomi dan keuangan lintas negara melalui skema transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Pada semester I-2026, nilai transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra melesat 259 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$42,07 miliar, dibandingkan periode sama pada 2025 yang menyentuh US$11,72 miliar.
Capaian pada paruh pertama 2026 ini bahkan telah melampaui total transaksi LCT sepanjang 2025 yang sebesar US$25,74 miliar.
Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan tujuh negara mitra—yakni Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura—dan bersiap memperluas jangkauan ke negara mitra lainnya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A. M. Djiwandono, dalam pembukaan Central Banking Services Festival (CB Fest) 2026 di Jakarta, Senin (28/9), menyatakan pengembangan aktivitas ekonomi dan keuangan lintas negara perlu ditopang oleh layanan kebanksentralan yang andal, efisien, dan aman.
“Layanan tersebut mencakup penyelesaian transaksi operasi moneter, pengelolaan cadangan devisa, kerja sama keuangan internasional, dan pengelolaan cadangan emas, serta layanan kepada pemerintah dan industri keuangan,” kata Thomas melalui keterangan resmi.
Penerapan LCT mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral sehingga efektif memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memfasilitasi aktivitas perdagangan dan investasi dengan negara mitra.
Dalam mendukung skema ini, BI menyediakan layanan penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana, penyelesaian transaksi, hingga penatausahaan utang luar negeri pemerintah. Bagi industri keuangan, bank sentral memfasilitasi penyelesaian transaksi surat berharga dalam denominasi rupiah maupun valuta asing.
Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan ketahanan ekonomi bukan sekadar kemampuan menghadapi krisis, melainkan kapasitas beradaptasi dan menjaga kepercayaan publik.
Ketahanan tersebut harus dibangun sebelum krisis melanda melalui kebijakan yang kredibel, institusi yang kuat, tata kelola yang baik, adaptasi berkelanjutan, dan kerja sama. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan sangat diperlukan guna merespons dinamika ekonomi serta perkembangan teknologi.