Potensi Pengelolaan Dana Pensiun Nasional Mencapai Rp500 Triliun
Jakarta, FORTUNE - Indonesia dapat lolos dari perangkap status negara berpendapatan menengah (middle income trap) melalui pengembangan sektor keuangan, terutama via dana pensiun. Sebab, bila dana pensiun dimanfaatkan secara optimal, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan mampu menyentuh 30 persen, atau sekitar Rp500 triliun.
"Kalau kita pakai standar OECD, itu bisa 30 persen lebih. Kalau di 2021 PDB kita sekitar US$1,1 triliun. Itu berarti dana pensiun kita potensinya bisa US$330 juta atau hampir Rp500 triliun," ujar Head of Indonesia Financial Group (IFG) Progress, Reza Yamora Siregar, dalam konferensi pers, Selasa (16/5).
Potensi itu terlihat dari porsi ketenagakerjaan nasional. Saat ini, jumlah pekerja formal yang ada di Indonesia mencapai 50 persen dari total tenaga kerja. Dari jumlah itu, hanya 25 persen pekerja formal yang telah mengakses dana pensiun.
Jadi, masih ada 25 persen pekerja formal atau bahkan lebih yang dapat didorong untuk mengakses dana pensiun. Jumlah itu disebut amat besar dan akan memberikan dorongan lebih terhadap kontribusi dana pensiun ke perekonomian dalam negeri.
"Itu besar sekali. Kalau kita bisa punya 30 persen dari PDB tadi, kita pasti akan berkurang ketergantungan terhadap utang luar negeri, terhadap investasi asing langsung. Dan itu yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Mereka mengumpulkan dana pensiun, dikelola sendiri," kata Reza.
Pertumbuhan dana pensiun dapat mengerek Indonesia keluar dari status middle income trap seperti yang dicanangkan pemerintah. Hal yang perlu dilakukan ialah melakukan pembandingan atau merujuk keadaan dan perkembangan dana pensiun di negara maju saat ini.
Upaya untuk menjadi negara maju
Reza mengatakan dibutuhkan pendapatan per kapita US$22.000 untuk menjadi negara maju. Saat ini, negara-negara maju dengan pendapatan per kapita itu memiliki sektor keuangan dengan ukuran hingga 300 persen terhadap PDB.
"Di 2020, [ukuran sektor keuangan] kita itu hanya 120 persen, masih jauh sekali. Jadi kalau kita tidak bisa menumbuhkan sektor keuangan, kita sulit menjadi negara maju," ujarnya.
Hal lain yang dapat dilakukan ialah melakukan pendalaman pasar keuangan, termasuk di dalamnya dana pensiun. Pasalnya sektor keuangan Indonesia saat ini masih cukup dangkal. Kontribusinya terhadap PDB secara total bahkan tidak menyentuh 10 persen, kata Reza. Jurang dengan perbankan yang mampu mencapai 60 persen terlalu jauh.
Itu menunjukkan adanya ketimpangan di dalam sektor keuangan dalam negeri. Padahal, kata Reza, perbankan juga membutuhkan dukungan dari asuransi untuk menumbuhkan bisnisnya. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya instabilitas pada sektor keuangan Indonesia.
"Asuransi itu mengansuransi the whole economy, termasuk perbankan," katanya.