Pemerintah Targetkan Porsi Kredit UMKM mencapai Rp2.000 triliun
UMKM berkontribusi 61,07% terhadap PDB RI
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (dok. Kemenko Perekonomian)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menargetkan posisi kredit UMKM perbankan tembus Rp2.000 triliun pada 2024. Hal tersebut guna mendukung bisnis UMKM selama pandemi Covid-19.
Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menghadiri webinar OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal beberapa hari lalu.
Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024. Hingga Mei 2021, porsi kredit UMKM di perbankan masih sekitar 18,59 persen.
"Untuk mencapai target itu, tambahan kredit sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM di 2024 diharapkan bisa mencapai Rp2.000 triliun," ujar Airlangga.
UMKM berkontribusi 61,07% terhadap PDB RI
Airlangga juga mengatakan UMKM merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Menurutnya, UMKM secara keseluruhan telah berkontribusi 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Tak hanya itu, jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Realisasi kredit dari penempatan dana capai Rp406,64 triliun
Hingga akhir semester I-2021, program penempatan dana ke bank telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun, kata Airlangga. Penyaluran tersebut dilaksanakan melalui bank himbara, bank syariah, dan BPD. Sementara itu, untuk total outstanding restrukturisasi kredit perbankan hingga semester I mencapai Rp777,31 triliun.
Dalam hematnya, penyelamatan UMKM dan sektor informal bakal memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi. Bahkan, dukungan ini akan membantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7 persen hingga 4,5 persen dapat tercapai pada 2021.
Realisasi KUR
Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun.
Selain itu, penguatan basis pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal. “Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi,” ujarnya.
