Utang Pinjol Tembus Rp90,99 triliun, Bukti Ekonomi Warga Tertekan 

Achmad menambahkan, fenomena tingginya pinjaman online ini juga mencerminkan ketimpangan antara gaya hidup digital yang serba cepat dengan ketahanan ekonomi riil yang lemah.  “Generasi muda bukan tidak produktif, tetapi mereka menghadapi realitas ekonomi di mana pendapatan tumbuh lebih lambat daripada kebutuhan,” katanya.

Dengan demikian, Ia berharap macetnya pinjaman online tidak akan menjadi bom waktu dan mengganggu perekonomian nasional. Apalagi, saat ini ramai fintech yang gagal bayar dan menimbulkan banyak korban dari sisi borrower seperti Investree hingga Dana Syariah Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan, seluruh pihak harus turut serta mengawasi kinerja dari berbagai fintech. Di satu sisi, Huda menilai peraturan OJK sudah sangat ketat mengatur terkait manajemen di perusahaan pinjol mulai dari sertifikasi hingga pengangkatan direksi.

“Masyarakat dalam hal ini investor atau lender, harus benar-benar mengecek terlebih dahulu perusahaan yang akan diberikan dana. Apakah ada profil perusahaan yang besar. Dengan jumlah pendanaan yang besar, saya yakin harusnya mempunyai dokumen administrasi yang lengkap,” kata Nailul Huda.

Namun demikian, lanjut Huda, ke depannya OJK juga harus lebih ketat memitigasi adanya fintech gagal bayar melalui early warning sistem. OJK juga harus mempunyai standar baku penanganan kasus fintech gagal bayar di kemudian hari.