Jakarta, FORTUNE - Invasi Rusia ke Ukraina telah mengerek harga batu bara ke level tertingginya dalam beberapa hari terakhir. Harga batu bara berjangka Newcastle, misalnya, tembus US$440 per ton dan menyentuh level tertinggi sejak 2008. Sementara harga patokan untuk batu bara berkualitas tinggi di Asia melonjak 42 persen sepanjang pekan ini menjadi US$446 per ton—lompatan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagai catatan, Rusia memasok hampir 40 persen kebutuhan gas alam Eropa, dan 60 persen batu bara termalnya. Sementara sanksi ekonomi yang diterapkan ke Rusia sejauh ini mengecualikan ekspor energi, pembatasan keuangan pada bank-bank Rusia, serta mencegah beberapa pembeli berdagang dengan pemasok batu bara dan gas asal Rusia.
“Krisis Rusia-Ukraina telah mengejutkan pasar batu bara dan energi yang lebih luas,” ungkap Rory Simington, analis utama Wood Mackenzie, konsultan sumber daya alam global, Kamis (3/3). “Tambahkan kekhawatiran bahwa sanksi dapat diperluas di masa depan dan dampaknya pada pasar batu bara tidak mengejutkan."
Di Indonesia, lonjakan tersebut mendongkrak harga saham emiten emas hitam. Beberapa di antaranya PT Indika Energy (INDY), naik 7,41 persen ke Rp 2.900 di akhir perdagangan sesi pertama. Kemudian, ada PT Bumi Resources (BUMI), yang naik 5,77 persen ke Rp56 dan PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) yang naik 11,11 persen ke Rp2.900.
Hal serupa juga terjadi di Australia, pesaing Indonesia sebagai eksporter batu bara, di mana Whitehaven dan Yancoal menyelesaikan perdagangan dengan hampir 11 persen lebih tinggi.
Meski demikian, para ahli percaya kelangkaan pasokan tersebut pada akhirnya akan “mempercepat transisi” ke energi terbarukan karena negara-negara berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor di dunia yang tidak pasti.
“Uni Eropa, dan Jerman khususnya, kemungkinan akan meningkatkan investasi di terminal LNG, tetapi pada saat yang sama, meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan baterai, dan bahan bakar rendah karbon seperti hidrogen amonia,” kata Wood Mackenzie.
Minggu ini, PBB mengulangi peringatannya bahwa dunia harus secara drastis mengurangi emisi rumah kaca dan menghentikan semua proyek batu bara dan gas baru untuk mencegah “bencana” iklim.
“Batu bara dan bahan bakar fosil lainnya mencekik umat manusia,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. “Yang di swasta yang masih membiayai batu bara harus dimintai pertanggungjawaban. Raksasa minyak dan gas—dan penjamin emisi mereka—juga harus diperhatikan.”
PLN amankan pasokan
Sementara itu, PT PLN (Persero) memastikan keamanan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit dalam negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir telah meminta PLN untuk melakukan transformasi dalam tata kelola energi primer.
"Kebutuhan batu bara untuk pasar domestik sudah aman di tengah situasi internasional yang fluktuatif ditambah adanya perang Rusia-Ukraina. PLN telah mengubah sistem pengadaan batu bara secara digital dan berkoordinasi dengan kami di Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, sehingga pengadaan batu bara untuk penyediaan listrik kepada masyarakat tetap terjaga," ucap Erick dikutip dari keterangan resmi Jumat (4/3).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan mekanisme pasokan kebutuhan batu bara sudah dibenahi dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan monitor kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang terpantau secara digital.
“Perubahan sistem kontrak berbasis digital yang kami kelola sekarang telah mengantisipasi kondisi fluktuatif harga batu bara di pasar internasional, sehingga ketersediaan batu bara tetap aman. Rata-rata stok pembangkit sudah di atas 15 hari operasi (HOP),” ujarnya.
Darmawan juga menyampaikan kebijakan pemerintah yang tetap mematok harga DMO batu bara sebesar US$70 per metric ton (MT) juga sangat membantu PLN untuk mengamankan pasokan batu bara di tengah lonjakan harga.
