Jakarta, FORTUNE - PT PP (Persero) Tbk meraih kontrak baru sebesar Rp4,08 triliun hingga akhir Maret 2023. Angka itu bertumbuh 32,13 persen (YoY) dari sebelumnya Rp3,09 triliun.
Adapun, menurut keterangan resmi, beberapa proyek yang berhasil perseroan raih, antara lain: proyek gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp835 miliar serta proyek East Port Lamongan tahap 1A dan 1B senilai Rp767 miliar.
“Dengan total raihan kontrak baru di kuartal pertama 2023 ini, PTPP masih optimistis dapat mencapai perolehan kontrak baru sesuai [target] yang ditetapkan manajemen,” kata Sekretaris PT PP, Bakhtiyar Efendi, Senin (10/4).
Adapun, pada 2023, PT PP membidik target kontrak baru senilai Rp34 triliun. Tingkat pertumbuhannya diharap meningkat di kisaran 10–11 persen. Demi memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, PT PP masih akan fokus pada proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN.
Kontrak pemerintah mendominasi di kuartal awal 2023
Sebab, secara porsi, kontra baru dari pemerintah atau goverment mendominasi pencapaian kontrak baru PT PP, yakni sebesar 64 persen. Di posisi selanjutnya ada sektor swasta atau privat dengan kontribusi 36 persen dan BUMB (state owned enterprise) sebesar 12 persen.
Berdasarkan lini bisnis perusahaan, perolehan kontrak baru PT PP terdiri dari bisnis gedung (50 persen), pelabuhan (20,35 persen), jalan dan jembatan (17,07 persen), irigasi (6,04 persen), bendungan (3,33 persen), industri (2,38 persen), serta minyak dan gas (0,83 persen).
Perubahan kegiatan usaha PTPP
Perseroan akan menggelar RUPS Tahunan 2022 pada Rabu (12/4), yang bakal membahas 9 mata acara. Salah satunya, terkait perubahan anggaran dasar perseroan, yang mana PTPP akan mengurangi kegiatan usaha berkode KBLI 46634 (perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu) serta KBLI 46610 (perdagangan bahan bakar padat, cair, gas, dan produk YBDI).
Namun, perseroan mengeklaim perubahan itu tak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha PTPP karena belum dijalankan oleh perusahaan.
Mata acara tersebut membutuhkan kuorum kehadiran pemegang saham sebesar 66,67 persen. “Dengan ini kami mengharapkan partisipasi para pemegang saham secara fisik ataupun online atau bisa memberikan kuasanya kepada kuasa independen perusahaan dan e-proxy melalui sistem KSEI,” kata Bakhtiyar.
