Jakarta, FORTUNE - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan terbatas pada Jumat (3/7), walaupun ditutup menguat 0,87 persen ke level 5.744,56.
Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Reza Diofanda, mengatakan, secara teknikal IHSG akan melaju di antara support 5.560 dan resisten 5.820. Penembusan di atas area resisten berpotensi membuka ruang penguatan lanjutan, didukung membaiknya sentimen global.
Pasar hari ini akan mencermati data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang menunjukan penambahan hanya 57.000 tenaga kerja pada Juni, jauh di bawah ekspektasi 110.000. "Mengindikasikan perlambatan pasar tenaga kerja akibat tingginya suku bunga," kata Reza dalam riset hariannya.
Data itu berpotensi meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan menjadi sentimen positif bagi aset berisiko.
Daftar saham pilihan tim BRIDS hari ini adalah ISAT, ANTM, dan SGER.
Sementara itu, Phintraco Sekuritas menilai, secara teknikal, penguatan IHSG tertahan di MA5 pada kisaran level 5.760. Sementara indikator MACD menunjukkan penguatan histogram positif diiringi potensi Death Cross pada Stochastic RSI di oversold area.
"Sehingga IHSG berpeluang konsolidasi direntang level 5.700-5.800 pada perdagangan Jumat (3/7)," kata tim riset Phintraco Sekuritas.
Phintraco Sekuritas menyoroti saham-saham berikut pada perdagangan hari ini: ANTM, BBCA, BMRI, TPIA, dan INDF.
Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Fasilitas tersebut mencakup kemudahan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga perpajakan. Dana kelolaan PFII bisa menjadi sumber pembiayaan bagi sejumlah proyek di dalam negeri, termasuk dari Danantara.
OJK akan mulai menjalankan mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis mulai 1 Januari 2027. Kewenangan tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK) yang memperluas ruang lingkup pengawasan OJK. Regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan signifikan, termasuk penambahan tugas dan kewenangan di sektor jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga memperoleh sejumlah kewenangan baru, di antaranya pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta pengaturan mengenai penyisihan kekayaan aset kripto.