Jakarta, FORTUNE - Harga emas perhiasan yang meroket ternyata tidak membuat minat pembelian dari masyarakat menurun.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan harga emas pada Oktober 2025 melonjak 52,76 persen secara tahunan, tapi permintaan dari sisi konsumen justru ikut menanjak.
“Animo masyarakat domestik dan global menjadikan emas sebagai safe haven atau lindung nilai. Jadi, emas tetap dipilih sebagai instrumen investasi,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (24/11).
Kondisi geopolitik, fluktuasi pasar, dan inflasi menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga emas.
BPS mengutip data penjualan emas Antam untuk menunjukkan gejala tersebut. Berdasarkan laporan PT Antam, total penjualan emas sepanjang Januari–September 2025 mencapai 34.164 kilogram atau setara 1.098.398 troy ounce.
Volume tersebut tumbuh 20 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya 918.450 troy ounce. Kenaikan harga ternyata diikuti peningkatan volume pembelian. Ini menjadi salah satu tanda bahwa masyarakat makin agresif memindahkan investasinya ke emas.
Dari sisi pola pembelian, BPS juga menemukan bahwa di sejumlah wilayah, pembelian emas memiliki porsi signifikan. Berdasarkan Survei Biaya Hidup 2022, konsumsi emas tertinggi tercatat di Makassar, disusul kawasan Jawa seperti Jakarta Timur, Bandung, dan Jayapura. Artinya, emas bukan hanya instrumen investasi, tetapi juga bagian dari perilaku belanja masyarakat di kota-kota besar.
Lonjakan harga emas memberi dampak nyata terhadap inflasi.
Pada Oktober 2025, inflasi bulanan mencapai 0,28 persen, dengan emas perhiasan menyumbang 0,21 persen.
“Tanpa emas, inflasi bulan tersebut sebenarnya hanya 0,07 persen,” kata Amalia.
Meski demikian, beberapa komoditas pangan tetap menjadi pendorong inflasi, di antaranya cabai merah yang naik 13,68 persen dan telur ayam ras yang naik 4,43 persen.
BPS juga terus memantau perkembangan harga hingga pekan ketiga November 2025.
Dari indeks perkembangan harga (IPH), hanya enam provinsi yang mengalami kenaikan, sebagian besar dengan kenaikan tipis di bawah 0,1 persen.
Kenaikan paling tinggi terjadi di Papua Barat Daya dengan IPH 2,28 persen, disusul Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan, yang mayoritasnya dipicu kenaikan harga cabai rawit, beras, dan minyak goreng.
Di tingkat kabupaten/kota, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan IPH meningkat dari 65 menjadi 79 daerah.