CEO NVIDIA, Jensen Huang/Dok. NVIDIA
Bisnis Nvidia, bisa dibilang, berkaitan erat dengan kondisi geopolitik antara AS dan Cina, mengingat keduanya bersaing ketat untuk mendominasi sektor teknologi.
Pada April 2025, AS mulai mewajibkan lisensi ekspor untuk chip H20 milik Nvidia. Akibatnya, pada kuartal-I 2025, Nvidia harus menanggung biaya sebesar US$4,5 miliar, berkaitan dengan pos inventaris yang belum terjual dan komitmen pembelian.
Sejak itu, kondisi semakin menantang bagi bisis Nvidia di Cina. Setelah CEO Nvidia, Jensen Huang, mengunjungi Presiden AS, Donald Trump di Mar-a-Lago medio April 2025, Gedung Putih menyatakan akan mengizinkan penjualan H20. Nvidia pun mengajukan permohonan lisensi ekspor, tapi menghadapi penundaan panjang karena langkah lebih agresif dari AS. Di lain sisi, para pembeli dari Cina pun mulai ragu-ragu berkomitmen membeli.
Setelah itu, pada awal Agustus 2025, Nvidia dan AMD meneken kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk memberi lisensi, tetapi dengan syarat. Mereka harus memberi imbalan berupa pembagian pendapatan senilai 15 persen dari penjualan chip di Cina.
Sayangnya, seiring dengan berlanjutnya pengiriman chip H20, pemerintah Cina mulai mencegah perusahaan-perusahaan mereka untuk membeli komponen itu. Musababnya berkaitan dengan "kekhawatiran bahwa informasi yang diminta Nvidia kepada pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah AS untuk ditinjau mungkin berisi informasi sensitif".
Pemerintah Tiongkok juga diklaim menemukan bukti, chip Nvidia mungkin memiliki celah keamanan, yang memungkinkan badan intelijen AS mengekstrak data tentang penggunaan chip itu oleh perusahaan Cina.
Pada akhirnya, pekan lalu, Huang mengumumkan bahwa perusahaan mulai mengurangi produksi chip H20 dan memilih mengerjakan komponen berteknologi lanjutan yang lebih canggih. Menurutnya, Nvidia juga tengah berupaya menawarkan produk baru untuk pusat data AI, dengan modifikasi yang dapat mengurangi sebagian kinerjanya.
Huang menyebut, perusahaan sedang meminta persetujuan pemerintahan Trump untuk menjual chip itu. "Tentu saja itu bergantung pada [keputusan] pemerintah AS. Kami sedang berdialog dengan mereka, tetapi masih terlalu dini untuk mengetahui [perkembangannya]," ujarnya, dilansir dari Fortune.com.
Buntut dari ketidakpastian itu, Pendiri dan Analis Cambrian-AI Research, Karl Freund, memperkirakan, Nvidia tak akan menyinggung atau menghitung pendapatan di Cina dalam laporan keuangannya.
Pendiri dan Analis J. Gold Associates, Jack Gold, menambahkan, Nvidia kini memiliki 2 kelompok utama yang harus dipuaskan: pemegang saham dan pemerintahan Trump. "Mereka terjepit di antara 2 pilihan," katanya.
Di luar tantangan geopolitik, Nvidia juga menghadapi tantangan lain dari industri: fenomena AI boom yang mulai menyerupai gelembung. Atau, mari sebut saja fenomena itu sebagai AI bubble.
Pertumbuhan Nvidia terkonsentrasi pada sejumlah raksasa cloud, seperti Meta, Amazon, Google, dan Microsoft, juga startup AI dengan pendanaan solid layaknya OpenAI. Apabila perusahaan-perusahaan itu memilih memperlambat pengeluaran di bidang AI, maka Nvidia bisa tiba-tiba kehilangan klien terbesarnya.
Freund tak menyangkal perihal adanya kekhawatiran soal fenomena AI bubble. Kendati, menurutnya, pandangan itu telah berlangsung selama 3 tahun, sehingga ia menilai gelembung itu tak akan meletus tiba-tiba dalam waktu dekat.
"Saya pikir, masih ada waktu 2 sampai 5 tahun lagi untuk pertumbuhan [bisnis bidang AI]," kata Freund.
Gold pun sependapat. Ia memandang, setidaknya Nvidia masih memiliki waktu beberapa kuartal sampai beberapa tahun ke depan, untuk membukukan profit bagus. Namun, ia memperingatkan risiko di masa depan, yakni: jika pasar jatuh sewaktu-waktu, maka investasi pada produsen chip itu akan menghilang.
"Pembangunan pusat data AI besar-besaran tidak dapat berlangsung selamanya," kata Gold.
Dus, Gold menilai, saat ini Huang sedang berusaha menarik perhatian investor dari bisnis pusat data ke lini bisnis perusahaan yang lain, seperti otomotif dan robotika.
