PJAK Wajib Lapor Data Transaksi ke DJP Mulai 2027

Kewajiban pelaporan PJAK muncul seiring komitmen Indonesia mengadopsi CARF pada November 2024. CARF dirancang untuk menutup celah penghindaran pajak dari transaksi aset kripto yang bersifat digital dan lintas yurisdiksi.

Melalui PMK 108/2025, pelaporan aset kripto resmi menjadi bagian dari skema Automatic Exchange of Information (AEOI) yang selama ini telah berlaku pada sektor perbankan dan keuangan konvensional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, melalui PMK ini, PJAK diwajibkan mengidentifikasi pengguna serta menyampaikan laporan transaksi kripto kepada DJP mulai 2027, dengan basis data transaksi tahun kalender 2026.

PMK 108/2025 sekaligus mencabut sejumlah aturan sebelumnya, yakni PMK 70/PMK.03/2017, PMK 19/PMK.03/2018, dan PMK 47 Tahun 2024.

PMK 108/2025 Pasal 1 angka 39 mendefinisikan PJAK Pelapor CARF sebagai entitas dan/atau orang pribadi yang menyediakan jasa yang memfasilitasi transaksi pertukaran atau transfer aset kripto, baik untuk maupun atas nama pelanggan.

Definisi ini mencakup exchanger, pihak perantara, pihak lawan transaksi, hingga penyedia platform perdagangan aset kripto.

Kewajiban pelaporan berlaku bagi PJAK yang memenuhi kriteria keterkaitan hukum atau nexus dengan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), kriteria tersebut antara lain berstatus sebagai subjek pajak Indonesia, didirikan atau diatur berdasarkan hukum Indonesia, dikelola dari Indonesia, atau memiliki bentuk usaha tetap di dalam negeri. PJAK yang beroperasi melalui cabang di Indonesia juga tetap masuk dalam cakupan pelaporan.

Pasal 1 angka 34 mengatur bahwa aset kripto relevan mencakup seluruh jenis aset kripto, kecuali mata uang digital bank sentral, produk uang elektronik tertentu, serta aset kripto lain yang dinilai tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi.

Dalam Pasal 22 ayat (7), laporan PJAK Pelapor CARF wajib memuat identitas pengguna aset kripto secara lengkap. Informasi tersebut meliputi nama lengkap, alamat terbaru, negara domisili, nomor identitas, tanggal lahir, serta identitas pengendali bagi entitas. Selain itu, identitas PJAK pelapor juga harus dicantumkan, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas perpajakan.

Dari sisi transaksi, pelaporan mencakup aktivitas selama satu tahun kalender, termasuk pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antarjenis aset kripto, transaksi pembayaran ritel yang memenuhi kriteria pelaporan, serta transfer aset kripto relevan.

Sebelum menyampaikan laporan, PJAK wajib menjalankan prosedur identifikasi pengguna atau due diligence. Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa identifikasi pengguna baru, baik orang pribadi maupun entitas, mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Sementara itu, untuk pengguna eksisting yang terdaftar sebelum tanggal tersebut, prosedur identifikasi harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.

PMK ini juga menegaskan bahwa PJAK tetap wajib menyampaikan laporan nihil apabila dalam satu periode tidak terdapat informasi aset kripto relevan yang dapat dilaporkan.

Meski PMK 108/2025 berlaku efektif mulai awal 2026, pertukaran informasi aset kripto antarnegara berdasarkan CARF baru akan dilaksanakan pada 2027.

Data yang dipertukarkan merupakan transaksi yang terjadi sepanjang tahun 2026.