Jakarta, FORTUNE - Pemerintah merampungkan lima perjanjian dagang internasional sepanjang tahun ini. Langkah tersebut dinilai membuka ruang lebih besar bagi produk Indonesia menembus pasar luar negeri, terutama melalui jalur perdagangan digital yang semakin berkembang.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mengatakan bahwa pemerintah mempercepat pembukaan akses pasar di tengah pertumbuhan positif ekspor nasional. “Kinerja ekspor kita tahun ini, bulan Januari sampai dengan Oktober, ekspor kita naik 6,96 persen. Kemudian service kita naik 40 persen. Jadi target kita memang 7,1 persen,” ujarnya, dalam Konferensi Pers Tokopedia & TikTok Shop Promo Guncang 12.12, Rabu (3/12). Ia berharap laju hingga akhir tahun dapat mencapai sasaran tersebut.
Menurut Mendag Budi, percepatan pembentukan perjanjian dagang menjadi instrumen penting di tengah meningkatnya transaksi lintas negara berbasis e-commerce. “Salah satunya tentu adalah bagaimana kita membuat perjanjian dagang dengan negara lain. Ketika akses pasar dari produk-produk lokal ini mudah di negara lain, salah satunya kita harus mempunyai perjanjian dagang,” katanya.
Lebih lanjut Mendag Budi meerinci, sepanjang tahun ini pemerintah menyelesaikan Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Kanada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta Indonesia–Tunisia. Proses penandatanganan sebagian perjanjian menunggu finalisasi legal drafting dan ratifikasi.
Untuk EU CEPA yang dinegosiasikan selama 10 tahun, pemerintah menargetkan penandatanganan pada Januari dan implementasi pertengahan tahun depan setelah sertifikasi DPR. Indonesia–Kanada CEPA telah ditandatangani dan menunggu proses ratifikasi. Indonesia–Peru CEPA disepakati pada Agustus, sementara I-EAEU FTA direncanakan final pada akhir tahun atau awal tahun depan. Perjanjian dengan Tunisia juga telah selesai dan menunggu penandatanganan.
“Kenapa? Karena ketika kita berunding dengan negara-negara yang sudah mempunyai total trade dengan Indonesia cukup besar, pasti banyak kepentingannya, sehingga memakan waktu. Tapi kalau dengan Peru, dengan Tunisia kan belum besar total trade kita,” kata Mendag Budi.
Saat ini Indonesia memiliki 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, dan pemerintah menargetkan perluasan ke kawasan lain seperti Mercosur, negara-negara Teluk, hingga Afrika. Pemerintah juga mulai membuka jalur bilateral dengan Afrika Selatan untuk membuka pintu negosiasi yang lebih luas di benua tersebut. Ia menekankan bahwa manfaat perjanjian dagang harus dimaksimalkan pelaku usaha. “Jangan sampai perjanjian dagang sudah dibuka tetapi Bapak-Ibu enggak ekspor juga,” ujarnya.