5 Perubahan UU Kepariwisataan Terbaru, Ini Aturan yang Disesuaikan

Perubahan pertama yang disorot dalam UU Kepariwisataan adalah peralihan paradigma dari "industri pariwisata" menjadi "ekosistem kepariwisataan."

Pergeseran ini menegaskan bahwa sektor pariwisata bukan hanya kumpulan pelaku usaha, tetapi sistem yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain secara terintegrasi.

Pendekatan ekosistem menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian aktif dalam proses pengembangan dan bukan sekadar objek wisata.

UU Kepariwisataan yang baru menempatkan hubungan antarpelaku dalam satu kesatuan yang saling bergantung sehingga memperkuat kolaborasi serta pengelolaan sektor secara menyeluruh.

Perubahan kedua berfokus pada ketentuan pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam regulasi terbaru, pengelolaan harus dilakukan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Elemen yang sebelumnya belum diatur secara rinci—seperti inovasi, penguatan ekonomi, dan mitigasi bencana—kini menjadi bagian dari persyaratan pengelolaan. Menteri Pariwisata menekankan pentingnya standar tinggi dalam pengelolaan destinasi.

Regulasi baru memperluas ruang strategi pemasaran melalui penguatan promosi yang berbasis budaya serta melibatkan diaspora Indonesia.

Pemerintah menilai pemanfaatan komunitas diaspora dapat memperkuat citra pariwisata nasional di kancah global melalui jejaring internasional yang lebih luas. Strategi tersebut juga melibatkan kolaborasi lintas kementerian untuk menciptakan promosi yang lebih terarah, adaptif, dan konsisten dengan identitas budaya Indonesia.

Salah satu perubahan krusial dalam UU Kepariwisataan adalah pemberian insentif kepada pelaku usaha pariwisata. Insentif fiskal mencakup keringanan pajak daerah, retribusi, serta fasilitas pembiayaan yang dapat menurunkan beban operasional dan investasi.

Adapun insentif non-fiskal meliputi kemudahan perizinan, peningkatan infrastruktur pendukung, hingga fasilitasi promosi. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong ekspansi investasi di sektor pariwisata nasional.

Perubahan signifikan lainnya adalah penambahan satu bab khusus mengenai Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal. Dalam ketentuan ini, masyarakat diberi peran lebih besar dalam pengelolaan destinasi serta pengambilan keputusan.

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan langsung oleh komunitas setempat. Dengan memasukkan ketentuan ini ke dalam UU, keterlibatan komunitas tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi bagian dari struktur kebijakan nasional.

Kementerian Pariwisata menilai UU Kepariwisataan yang telah disempurnakan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal.

Widiyanti menutup dengan ajakan, “Mari kita jadikan UU Nomor 18 Tahun 2025 ini sebagai momentum untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.”