Realisasi KUR 2025 Capai 93 Persen, UMKM Kejar Target Akhir Tahun

- Realisasi KUR 2025 telah mencapai 93 persen dengan NPL tetap rendah di kisaran 2 persen.
- Penyaluran KUR didominasi sektor produksi dan menjangkau jutaan UMKM di seluruh Indonesia.
- Pemerintah menyiapkan penyesuaian kebijakan KUR 2026 untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiayaan.
Jakarta, FORTUNE — Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 mendekati target pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran KUR telah mencapai 93 persen dari pagu yang ditetapkan, seiring dengan meningkatnya jumlah debitur baru dan pelaku usaha yang naik kelas.
Capaian tersebut melengkapi data sebelumnya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menunjukkan kinerja KUR tetap solid hingga Oktober 2025.
Pemerintah menilai instrumen pembiayaan ini masih menjadi tumpuan utama dalam memperluas akses kredit bagi UMKM sekaligus menjaga kualitas penyaluran.
Realisasi KUR 2025 mendekati target pemerintah
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan realisasi penyaluran KUR UMKM tahun 2025 baru mencapai 93 persen dari target. Ia menyebut pemerintah masih berupaya mendorong realisasi hingga sekitar 95 persen meski tidak ditargetkan mencapai 100 persen.
“KUR itu sendiri baru meningkat, kita usahakan ke 95%. Sekarang baru 93%. Saya rasa itu adalah pencapaian yang sangat bagus, kenapa saya katakan demikian, kita lihat saja pertumbuhan UMKM itu berapa, yang naik kelasnya berapa, kemudian sektor produksinya juga tercapai,” ujar Helvi di Kementerian UMKM, Senin (22/12).
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa capaian penyaluran tidak hanya dilihat dari besaran nominal, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas usaha dan sektor produksi UMKM.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat penyaluran KUR hingga November 2025 telah mencapai sekitar Rp238 triliun atau 83 persen dari target Rp286 triliun. Artinya, masih terdapat kebutuhan penyaluran sekitar Rp48 triliun atau 17 persen dalam sisa waktu tahun berjalan.
Data Kemenko: Kinerja KUR solid hingga Oktober 2025
Secara kronologis, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi KUR hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77 persen dari target Rp286,61 triliun.
Penyaluran tersebut telah menjangkau 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 2,18 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut capaian tersebut mencerminkan konsistensi kinerja program KUR sepanjang 2025.
“Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.
Penyaluran ke sektor produksi juga tercatat mencapai 60,7 persen dari total KUR, melampaui target 60 persen. Pemerintah memperkirakan penyaluran KUR 2025 mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pembanding data Kemenkeu dan distribusi wilayah
Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran KUR hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp228,1 triliun atau 79,7 persen dari pagu Rp286 triliun. Dengan demikian, masih tersedia sisa plafon sekitar Rp53 triliun yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga akhir tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pembayaran subsidi bunga KUR telah mencapai Rp20,3 triliun selama 2025.
“Realisasi pembayaran subsidi bunga sudah 20,3 triliun untuk pembayaran tagihan subsidi bunga selama 2025, tidak termasuk yang carry over,” jelas Suahasil, dalam konferensi pers APBN Kita.
Hingga akhir Oktober, penerima KUR tercatat sekitar 3,9 juta debitur dengan penyaluran terbesar ke sektor perdagangan dan pertanian. Distribusi wilayah mencakup Jawa (2,09 juta debitur), Sumatera (0,87 juta), Sulawesi (0,40 juta), Kalimantan (0,21 juta), Bali–Nusa Tenggara (0,25 juta), serta Maluku dan Papua (0,06 juta).
Arah kebijakan dan pengetatan KUR 2026
Memasuki 2026, Kementerian UMKM berencana melakukan pengetatan selektif dalam penyaluran KUR. Helvi Moraza menegaskan pengetatan tersebut tidak terkait pengurangan nominal kredit, melainkan penyaringan calon penerima agar lebih sesuai dengan kapasitas usaha.
“Kita gak mungkin menekan orang bank karena ada aturannya. Kalau kita asal-asalan menyiapkan UMKM kemudian tidak bisa bayar, siapa yang akan dituntut?” ujar Helvi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mencegah moral hazard dan menjaga keberlanjutan pembiayaan.
“UMKM itu harus disiplin, jangan mentok-mentok dikasih modal nggak pakai agunan kemudian menganggap itu kayak hibah,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, dilansir Siaran Pers HM.02.04/416/SET.M.EKON.3/11/2025, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2026 sebesar Rp295 triliun dengan porsi sektor produksi minimal 65 persen, termasuk relaksasi suku bunga flat 6 persen dan penghapusan batas frekuensi akses bagi sektor produktif tertentu.
Dengan realisasi KUR 2025 yang telah mencapai 93 persen dan kualitas kredit yang tetap terjaga, pemerintah memfokuskan sisa waktu tahun berjalan untuk mengoptimalkan sisa plafon.
FAQ seputar KUR 2025
| Berapa realisasi KUR 2025 hingga akhir tahun? | Realisasi KUR 2025 tercatat mencapai 93 persen dari target atau sekitar Rp240 triliun. |
| Sektor apa yang paling banyak menerima KUR? | Penyaluran KUR terbesar mengalir ke sektor perdagangan dan pertanian. |
| Apakah KUR 2026 akan dipersempit? | Pemerintah berencana melakukan pengetatan selektif pada penerima, bukan mengurangi plafon kredit. |


















