Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Pelajar menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 77, Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (20/2/2025). Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo memantau program MBG untuk memastikan higienitas dan distribusi makanan mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga sekolah. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Intinya sih...

  • Kementerian Keuangan alokasikan Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025, naik drastis dari perkiraan awal.

  • Jumlah penerima manfaat bertambah signifikan menjadi 82,9 juta orang, termasuk siswa, santri, balita, ibu hamil, dan menyusui.

  • Ketua Dewan Ekonomi Nasional menekankan pentingnya audit berkala setiap tiga bulan sekali untuk memastikan efektivitas program MBG.

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Alokasi ini meningkat drastis dari perkiraan awal yang hanya Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan lonjakan terjadi karena jumlah penerima manfaat bertambah signifikan, dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta orang.

“[Kebutuhan anggaran sebesar itu] sedang kami siapkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3).

Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran untuk program ini telah mencapai Rp710,5 miliar untuk kebutuhan 2,05 juta penerima manfaat yang berstatus pra-SD (111.127 siswa), SD/MI (912.023 siswa), SMP/MTs (578.465 siswa), serta SMA/MA/SMK (424.145 siswa).

Program ini juga menjangkau 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa SLB, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

“Saat ini, ada 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang sudah beroperasi, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan agar dapat melayani seluruh target penerima MBG yang mencapai 82,9 juta orang,” ujarnya.

Audit program makan bergizi gratis

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya audit berkala yang setidaknya berjalan tiga bulan sekali terhadap program ini. Ia mengaku telah menyampaikan permintaan ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam pertemuan sebelumnya.

Menurut Luhut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, juga telah menyetujui mekanisme audit per kuartal untuk memastikan efektivitas program.

“Kita perlu evaluasi internal secara rutin agar bisa mengetahui kekurangan yang ada dan segera melakukan perbaikan,” kata Luhut, Rabu (12/3).

Menurut Luhut, audit ini ditujukan agar program MBG mengalami perbaikan secara terus menerus. Pasalnya, dia memandang program ini sangat baik untuk mendorong perekonomian Indonesia.




Editorial Team