Jakarta, FORTUNE – Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) menolak keras kenaikan harga tiket Pulau Komodo menjadi Rp3,75 juta. Asosiasi menduga ada upaya monopoli bisnis di balik penetapan harga tiket yang tinggi, alih-alih digunakan untuk menutupi biaya konservasi.
Kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK)–meliputi Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan di sekitarnya–semula direncanakan berlaku 1 Agustus 2022. Namun, wacana ini menuai pro kontra hingga menyebabkan aksi mogok para pelaku wisata sekitar kawasan.
Ketua Astindo Labuan Bajo, Ignasius Suradin mengatakan bahwa penerapan tarif konservasi ini sebagai terminologi yang digunakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PT Flobamor, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT.untuk menggiring opini publik, sehingga menimbulkan banyak mispersepsi di masyarakat.
“Yang terjadi sebenarnya adalah bukan kenaikan tiket masuk dan bukan untuk konservasi. Mereka (Pemprov NTT) ingin memonopoli bisnis di Labuan Bajo, dalam hal ini adalah bisnis operator tur atau agen travel,” kata Ignas kepada Fortune Indonesia, Selasa (2/8).
Hal ini menurutnya tercermin dari penggunaan aplikasi INISA yang baru saja meluncurkan layanan Wildlife Komodo dalam sistemnya, pada Jumat (29/7). “Mereka menggunakan saluran aplikasi ini untuk menggiring para pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo untuk mendaftarkan diri ke mereka. Dengan begitu, mereka punya kekuasaan untuk menentukan harga, menetapkan standar, semuanya, sesuai keinginan mereka,” tuturnya.
Oleh karena itu, asosiasi sudah ‘mengunci’ seluruh rekanan Astindo di Labuan Bajo, mulai dari hotel, restoran, kapal, dan pelaku usaha pariwisata lainnya, untuk tidak bekerja sama dengan INISA. “Karena kami tahu, risikonya adalah mereka akan jadi pemain tunggal untuk menguasai kami di sini,” ujarnya.
Pemanfaatan aplikasi INISA
Sementara itu, Koordinator Pelaksan Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo, Carolina Noge, menjelaskan bahwa sistem Wildlife Komodo pada aplikasi NISA merupakan platform yang mendukung upaya konservasi, yang tata kelola kunjungan, dan aktivitas wisatawan yang berkunjung ke TNK.
Dengan data reservasi yang didapat oleh sistem tersebut, kata Carolina, masalah-masalah seperti overtourism, pengelolaan sampah, terumbu karang rusak, perburuan liar, pemancingan illegal, penggunaan pukat harimau, dan overfishing, dapat segera teratasi. “Jika tidak segera diatasi, seiring berjalannya waktu, hilangnya nilai jasa ekosistem kawasan diproyeksikan akan dapat merusak habitat Komodo,” katanya saat peluncuran Wildlife Komodo di aplikasi INISA, (29/7).
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Diparekraf) NTT, Zet Sony Libing, menambahkan bahwa INISA merupakan platform digital untuk berbagai layanan dan fitur, seperti pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, dan penyewaan mobil. Bahkan aplikasi ini dapat digunakan untuk membayar BPJS, listrik, hingga pengisian pulsa ponsel, dan sebagainya.
“Saya berharap tata kelola kunjungan ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya dapat berjalan menjadi lebih baik, sebagai bukti nyata penerapan pariwisata berkelanjutan,” kata Sony.
Peran PT Flobamor
Sony menambahkan, untuk pengelolaan jasa wisata di TNK–setelah menerapkan biaya kontribusi konservasi sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun–Pemprov NTT menyerahkannya pada PT Flobamor. Sedangkan untuk tata kelolanya dilakukan lewat aplikasi INISA.
“Tidak ada yang rugi. Semua aktivitas pelaku pariwisata itu biasa, tidak ada yang beda, yang membedakan itu masuk dalam sistem yang dibangun pemerintah, supaya semua terkontrol dengan baik, rapi, dan teratur,” kata Sony. “Kita harus mengontrol dan mengawasi kerja dari PT Flobamor agar bekerja seadil-adilnya. Jika tidak betul, kita proses.”
PT Flobamor adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa penyebrangan kapal antarpulau di NTT, dengan tiga armada yang dimilikinya. Sebanyak 99,9 persen modal perusahaan yang didirikan pada 2010 ini dimiliki oleh Pemprov NTT. “Menjadi bagian sebagai salah satu Pilar Pembangunan dan Sumber Pendapatan Asli Daerah” begitu visi yang tertulis pada profil perusahaan.
Sedangkan menurut Ignas, peran Pemprov NTT dan PT Flobamor dalam pengelolaan Pulau Komodo dan sekitarnya tak bisa disamakan.“TNK ini lembaga negara, PT Flobamor ini adalah perusahaan bisnis, jadi tidak bisa disamakan dua hal itu, dua komponen yang berbeda. Itu tidak akan terjadi, karena dasar hukum mereka memungut biaya tidak ada, karena dasarnya kembali ke Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2014,” katanya. “Arahnya ini nanti adalah privatisasi.”
Pulau Rinca belum dibuka
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan, wisatawan yang ingin melihat Komodo di habitatnya, bisa mengunjungi Pulau Rinca. Di kawasan ini, tarif masuk yang ditetapkan masih sama dengan harga sebelumnya, yaitu Rp50.000 per orang, khusus wisatawan domestik.
Namun, hal ini disanggah oleh Ignas. Menurutnya, saat ini Pulau Rinca masih belum bisa dibuka hingga satu tahun ke depan dengan alasan perawatan, meski beberapa waktu lalu Presiden sudah meresmikan penyelesaian proyek ‘Jurassic Park’.
“Tidak bisa dikunjungi, menurut saya itu adalah kebohongan publik yang dibingkai seolah ‘satu ditutup masih ada yang lain’. Pak Jokowi, menurut saya sudah mendapatkan informasi yang salah soal ini,” katanya kepada Fortune Indonesia.
Aksi mogok para pelaku usaha wisata
Pro kontra terkait penetapan tarif masuk Pulau Komodo pun memanas. Kemarin, Senin (1/8) sejumlah pelaku usaha pariwisata berunjuk rasa (mogok)menolak kebijakan penerapan biaya kontribusi konservasi di TNK. Aksi yang awalnya berjalan tertib, berakhir dengan beberapa insiden.
Ignas menceritakan bahwa pada awalnya kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk aktivitas bersih-bersih dan pemungutan sampah.
“Tetapi kemarin siang, sekitar jam 1-2an, teman-teman kami ditangkap sebagian, dengan cara-cara yang sadis. Dipukul, ada yang dipukul pakai senjata, kemudian teman-teman yang bersolidaritas di depan Polres, dipukul aparat sampai luka-luka,” kata Ignas.
Kepala Kepolisian Daerah NTT, Irjen Pol Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengerahkan sekitar 268 personel untuk melakukan pengamanan di Labuan Bajo, menyusul aksi mogok yang dilakukan para pelaku usaha pariwisata. “Kita ingin menciptakan suasana yang aman bagi wisatawan yang datang ke Labuan Bajo untuk berwisata dengan aman,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/8).
Sementara, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo untuk tetap menahan diri. “Tetap utamakan dialog secara transparan, terbuka dengan tentunya hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang. Marik sama-sama kita duduk bersama cari solusi,” katanya dalam Weekly Press Briefing secara virtual, Senin (1/8).
