Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait gaya hidup mewah dan banyaknya aparat negara yang pamer kekayaan hingga berperilaku jemawa. Hal itu pun membuat masyarakat kecewa lantaran tak terlayani dengan baik, sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi.
"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata Jokowi Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (2/3).
Hal tersebut ia ketahui usai membaca komentar-komentar di lapangan maupun di media sosial, terlebih dengan adanya peristiwa yang menyeret nama pejabat Ditjen Pajak dan di Bea Cukai. "Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah,” ujar Jokowi.
Kekecewaan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, namun juga pada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, termasuk birokrasi yang lainnya, “Hati-hati,” katanya.
Pembenahan
Jokowi meminta para Menteri hingga kepala Lembaga segera mendisiplinkan aparat mulai dari lapisan struktur bawah. Hal ini bisa dimulai dengan memberi tahu hal-hal yang patut dilakukan dan yang tidak.
“Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita [dan] kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah… kalau aparat birokrasi, ya sangat-sangat tidak pantas,” ujar Presiden.
Ia menekankan bahwa inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani secara efektif dan akuntabel. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian uatama para aparatur sipil negara.
Sistem elektronik
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Annas, mengatakan bahwa KemenPAN-RB akan mendorong terlaksananya layanan digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Ini jadi opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sekarang ada delayering terkait dengan jabatan, ada pemangkasan jabatan, sekarang ada yang namanya jabatan fungsional, supaya bisa bergerak lebih lincah untuk bergerak. Ini diprediksi bahwa pada 2030 nanti, ASN ini isinya milenial,” kata Annas.
Sistem ini sedang dimatangkan dengan koordinasi bersama para Menteri Koordinator. Dengan sistem ini, diharapkan kinerja para ASN tidak akan mencederai rakyat.
