Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan akan merombak skema penerapan dana pensiun bagi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun TNI dan POLRI. Dana pensiun itu disebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp2.800 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini skema pensiunan ASN adalah pay as you go. Jadi, dana pensiun tersusun atas hasil iuran para pensiunan aparatur negara sebesar 4,75 persen dari gaji, ditambah dana dari APBN. Dana iuran tersebut dihimpun oleh PT Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk TNI dan POLRI.
“ASN TNI POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8).
Menurutnya, dengan skema yang berlaku, penghitungan dana pensiunan akan menimbulkan risiko jangka panjang. Dana pensiun aparatur negara akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan bagi pasangan dan anak pegawai yang pensiun, meski yang bersangkutan sudah meninggal.
“Tidak kesimetrian ini memang akan menimbulkan suatu resiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat,” kata Menkeu.
Pembentukan undang-undang pensiun
Dengan situasi ini, diperlukan reformasi di sektor dana pensiun. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan menghasilkan produk undang-undang sebagai landasan hukum.
“Terus terang untuk Indonesia kita harus berpikir sangat serius dan produk hukum yang mengatur pensiun kita itu adalah produk 60 tahunan. Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi slaah satu prioritas untuk reform di bidang pensiunan di Indonesia,” katanya.
Kemenkeu masih dalami skema baru
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebutkan bahwa jumlah dana pensiun yang menjadi bagian dari beban APBN sebesar Rp2.800 triliun berisiko bagi keuangan negara. Total dana pensiun ini terdiri dari Rp900 triliun di tingkat pemerintah pusat dan Rp1.900 triliun di tingkat pemerintah daerah.
Meski begitu, Isa belum bisa mengemukakan skema baru yang rencananya akan diajukan oleh Kemenkeu, karena masih dalam proses pendalaman secara internal Kemenkeu.
“Kita harus memperhitungkan hal-hal itu untuk kemudian me-reform, arahnya memang harus ada reform untuk yang dana pensiun,” ujarnya.
