Jakarta, FORTUNE – Pandemi Covid-19 belum kunjung usai. Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menyampaikan bahwa diplomasi kesehatan masih akan menjadi prioritas kerja Kemenlu di tahun 2022. Penguatan ketahanan kesehatan nasional dan global akan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.
“Kerja sama jangka panjang diperlukan, termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun distribusi alat kesehatan, termasuk obat-obatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan,” ujar Menteri Retno dalam penyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2022 secara daring, Kamis (6/1).
Di tingkat global, kata Retno, penguatan arsitektur kesehatan menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G20. Indonesia akan terus mendorong peran sentral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam mengkoordinasikan aksi global di bidang kesehatan. “Indonesia akan siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi pandemic treaty,” katanya, “Agar dunia lebih siap menghadapi pandemi."
Diplomasi ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan
Diplomasi lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan sektor ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi akan dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Selain itu, penguatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Pelaksanaan diplomasi ekonomi akan terus diperkuat, antara lain melalui penguatan akses produk industri strategis nasional, seperti kesehatan, perkeretaapian, industri pertahanan, perkapalan, ke Kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika,” ucap Menlu menjabarkan rencananya.
Indonesia juga akan mengadakan Pacific Forum for Development, guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Kawasan pasifik secara lebih terstruktur. Kemudian, upaya peningkatan keterikatan dengan para investor luar negeri pun akan dilakukan untuk memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia.
Selain itu, Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa penguatan kemitraan untuk transisi ekonomi hijau yang lestari pun juga akan dilakukan. Penyelesaian berbagai perundingan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) pun akan semakin dipercepat, antara lain dengan UAE, Uni Eropa, Turki, dan Cile. “Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan,” tuturnya.
Fokus pada Presidensi Indonesia di G20
Memasuki 2022, kerja diplomasi Indonesia akan difokuskan juga untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G20. Menteri Retno mengungkapkan bahwa inklusivitas adalah ruh dari presidensi Indonesia yang sudah dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
“Indonesia ingin, G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dengan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah presidensi Indonesia ini difokuskan pada penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital,” kata Menteri Retno.
Presidensi Indonesia, kata Menlu, akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi, agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 pada lebih dari 150 pertemuan.
Tidak ada yang tertinggal
Selain, diplomasi kesehatan dan ekonomi, Kemenlu juga akan memperkuat berbagai sektor lain, seperti diplomasi pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI), diplomasi kedaulatan terkait perbatasan, serta diplomasi perdamaian dan kemanusiaan di seluruh dunia. Retno menegaskan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun.
“Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan, baik untuk bidang kesehatan, maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan inovasi teknologi. Tantangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun, terutama di Kawasan Indo-Pasifik. Di sinilah, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan,” kata Retno.
Selain itu, Menlu merangkum, diplomasi perdamaian akan terus dilakukan terkait dengan situasi Afghanistan, Myanmar, maupun perjuangan rakyat Palestina. Keketuaan di G20 akan digunakan untuk mempersempit jarak antara negara maju dan berkembang dalam pemulihan kesehatan serta ekonomi dunia. Komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim juga akan dilakukan dengan memerhatikan target SDGs. “Dengan demikian, tidak ada satu pun pihak atau negara yang tertinggal,” katanya mengakhiri pernyataan pers tahunan Menlu.
