Jakarta, FORTUNE – Direktur Jenderal Bina Marga kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan di tahun 2022 akan turun 1,09 persen dari tahun 2021. Jalan rusak akan bertambah pada tahun ini, dikarenakan minimnya anggaran untuk perbaikan jalan, sehingga target kemantapan 95 persen sulit untuk tercapai.
Hedy menuturkan bahwa untuk mencapai target kemantapan jalan 95 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp30,5 triliun. Sedangkan, pada 2021 untuk mencapai kemantapan 91,81 persen butuh anggaran Rp22,3 triliun.
“Anggaran untuk 2022 hanya Rp18.02 triliun, jadi ini masih cukup jauh untuk mempertahankan, apalagi mencapai target rencana strategis,” ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR secara daring, Selasa (15/2).
Rata-rata jalan dan jembatan dalam kondisi tua
Menurut Hedy, kemantapan jalan sudah pasti akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rata-rata kondisi jalan dan jembatan yang berusia tua. Apalagi, bila lambat ditangani, maka potensi biaya preservasi akan jadi lebih mahal.
Bina Marga mencatat terdapat 3.848,15 km kondisi jalan nasional yang rusak dan 2.901 km kondisi jalan marginal pada 2021 lalu. “Ini butuh penanganan segera. Ini belum bisa banyak kita tangani di tahun ini,” ucapnya.
Alokasi anggaran 2022 Ditjen Bina Marga
Dalam RDP tersebut, diketahui bahwa pada 2022, Direktorat Jenderal Bina Marga KemenPUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39,7 triliun. Mayoritas akan dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas dengan besaran Rp37,3 triliun. Sedangkan, sisa Rp2,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.
“Ini didominasi oleh rupiah murni, namun juga terdapat proporsi yang cukup besar dari Surat Berharaga Syariah negara atau SBSN sekitar 23 persen,” kata Hedy melaporkan.
Serapan anggaran 2021
Hedy juga menyampaikan, dari pagu anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga di tahun 2021 mencapai Rp66,37 triliun setelah refocussing dengan tambahan sekitar Rp4,87 triliun. Sementara, total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp63,63 triliun.
“Realisasi keuangan 95,87 persen, dengan aset menjadi Rp63 triliun. Jadi, ada deviasi minus 4,13 persen dari rencana 100 persen. Ada pun realisasi fisik sebesar 94,61 persen,” kata Hedy kepada Komisi V DPR RI.
