Jakarta, FORTUNE – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan dampak El Nino tidak langsung berdampak pada produksi kelapa sawit dalam negeri. Dampaknya kemungkinan baru akan terasa di periode berikutnya ketika El Nino sudah lewat.
“Pada tahun terjadinya El Nino, yang terjadi hanyaketerlambatan kematangan buah tetapi tdk berdampak drastis pada penurunan produksi. Dampaknya baru akan terasa di tahun depan, bahkan kalau El Nino cukup panjang, dampak bisa menghambat sampai dua tahun produksi,” ujar Eddy kepada Fortune Indonesia, Kamis (24/8).
Eddy memperkirakan bahwa dampak El Nino yang terjadi pada 2023 tak separah 2015 atau 2019 yang mengganggu produksi sawit hingga dua tahun. “Seharusnya kalau benar prediksi BMKG, dampaknya tidak seperti periode 2015-2019,” katanya.
Prosedur yang disiapkan
Eddy mengatakan, para peku industri sudah mempersiapkan sejumlah prosedur untuk mengantisipasi kekeringan yang diakibatkan El Nino. Di sisi lain, pihaknya terus melakukan audiensi dengan pemerintah, salah satunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni melakukan modifikasi cuaca menurunkan hujan.
Sebagai upaya pencegahan, GAPKI juga menyiapkan proses penanaman sawit sesuai tata kelola, termasuk dalam pemupukan, supaya produksi tidak menurun drastis. “Kami juga tidak melakukan penyemprotan gulma, karena bisa menyebabkan kebakaran. Jadi, sebelum terjadi El Nino, kami merawat tanaman agar dampaknya tidak drastis,” ujar Eddy.
Hilirisasi aman
Eddy juga menyampaikan bahwa dengan mengamankan dampak El Nino pada produksi kelapa sawit, maka hilirisasi di sektor ini juga akan terjaga.
Apalagi, hilirisasi sudah berjalan dengan cukup lancar. “Hilirisasi sudah berjalan saat ini, contohnya Unilever di Indonesia, bahan bakunya semua dari Indonesia. Jadi, produk yang dijual adalah hasil hilirisasi,” katanya.
Hilirisasi akan meningkatjkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dengan produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi. Beberapa keuntungan lainnya, seperti optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat, penyediaan bahan pangan-nonpangan, penyediaan bahan bakar terbarukan, hingga membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan.
Eddy pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, terkait regulasi kewajiban uji tuntas terhadap 7 komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit (EUDR). “Pemerintah sangat concern karena ini dapat merugikan Indonesia,” ujarnya.
