Jakarta, FORTUNE – Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto, mengungkapkan strategi pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan permasalahan pertanahan dan tata ruang.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” ujar Menteri Hadi dalam Podcast kabinet dan Setkab, Minggu (3/7).
Mantan Panglima TNI ini menambahkan pentingnya komunikasi sosial dalam penyelesaian masalah agraria di Indonesia. Hal tersebut menurutnya dia terapkan di dalam tugasnya.
“Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” katanya.
Sudah terjun ke lapangan
Hadi mengatakan telah meninjau ke lapangan untuk melihat secara langsung kendala-kendala pertanahan. Dia beserta jajarannya di daerah bakal mempercepat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
“Saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Hadi.
Optimalisasi dengan sistem elektronik
Menuurtnya, Kementerian ATR/BPN akan berupaya mengoptimalkan sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah yang dinilai penting dimiliki setiap pemilik tanah, sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
“(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” tuturnya.
Fokus utama tugas Menteri ATR/Kepala BPN
Dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi mengungkapkan akan berfokus menyelesaikan tiga persoalan, yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketiga prioritas ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan masalah tersebut segera diselesaikan. “Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta,” ujarnya.
Hadi optimistis dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. “Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,” ucapnya.
