Jakarta, FORTUNE – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) akan terus fokus pada pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Deputi Bidang Usaha Mikro kemenkopUKM, Yulius mengatakan upaya tersebut tidak diterapkan langsung terhadap masyarakat miskin ekstrem, melainkan secara tak langsung kepada usaha mikro dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem.
“Proses pemberdayaan masyarakat di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dimulai dari tahap koordinasi dengan Kemenko PMK Kementerian dan Lemabaga, sesuai Inpres nomor 4 Tahun 2022, serta stakeholder lainnya,” katanya dalam keterangan resmi (10/1).
Hal ini dilakukan kepada para pelaku usaha mikro dengan pendekatan kelompok, sentra, kluster, yang tergabung dalam wadah koperasi. Upaya ini akan difokuskan pada pemberian akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan, dan pelatihan bagi koperasi maupun usaha mikro.
Dampak yang diharapkan dari program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah penciptaan lingkungan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat, serta pengembangan jalur distribusi.
Pemetaan
Pada tahap awal, KemenkopUKM melakukan pemetaan lokasi prioritas. “Diprioritaskan pada 48 kabupaten/kota di 8 Provinsi, pemilihan target lokasi ini disesuaikan dengan tingkat kemiskinan dan potensi lokal yang ada di lokasi tersebut,” ujarnya.
Tahap berikunya, dilanjutkan dengan pendampingan dan pelatihan, serta pemberian fasilitas akses pembiayaan dan fasilitasi akses pasar, serta tahap terakhir yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. “Proses pemantauan dan evaluasi akan dilakukan melalui sistem berbasis web online,” kata Yulius.
Fokus pendampingan
Pada pendampingan akan dimulai dari peningkatan kelembagaan usaha dengan memberikan formalitas kelembagaan dan perizinan usaha dengan memberikan formalisasi kelembagaan dan perizinan usaha, peningkatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit program.
Kemudian berkenaan juga dengan program sosial perusahaan (CSR), dana bergulir LPDB-KUMKM, kredit komersial perbankan, modal ventura, krista, dan pembiayaan lainnya.
Untuk meningkatkan modal dan volume usaha, maka KemenkopUKM juga akan berusaha membantu peningkatan produktivitas lewat ketersediaan pasokan bahan baku, pengembangan rumah produksi bersama, mekanisasi produksi, rumah kemasan, standarisasi atau sertifikasi produk, dan pengembangan jalur produksi. “Sehingga output yang dihasilkan ialah UMKM naik kelas,” ujarnya.
