Jakarta, FORTUNE – Menjelang perhelatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November mendatang di Bali,Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin pengamanan siber.
Juru bicara BSSN, Ariandi Putra, mengataka BSSN sudah memetakan beberapa potensi ancaman siber yang bisa terjadi selama KTT G20. “Ancaman-ancaman tersebut antara lain spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijacking, fake wifi hingga operasi malware,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (26/10).
BSSN juga terus berupaya melakukan pemantauan dan pencegahan potensi kasus pencurian data dari sebelum gelaran hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.
Kerja sama pengamanan siber dilakukan dengan menggandeng sejumlah instansi seperti TNI, Polri, Kemenko Perekonomian, Kemkomindo, Kemenkes, sampai Sekretariat Kabinet. “Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet dan EO (event organizer) yang mengampu gelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ucapnya.
Tiga klaster pengamanan siber G20
Pada pelaksanaan pengamanan siber ini, BSSN akan membagi penugasan pada tiga klaster, yakni sebelum, pada saat, dan setelah acara. Hal ini difokuskan untuk memaksimalkan pengamanan siber yang ideal pada saat acara berlangsung.
Sebelum acara, BSSN telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber. “Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” katanya.
Sementara, setelah acara berlangsung, BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons.
Peta Jalan Keamanan Siber Indonesia
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengungkapkan Indonesia Cybersecurity Roadmap (2019 - 2045) terbagi menjadi 3 periode, yakni Periode I Stabilisasi (2019 - 2025), Periode II Integrasi (2026 - 2035), dan Periode III Kemandirian (2036 - 2045).
Adapun, Indonesia saat ini masih berada dalam tahapan stabilisasi yang mencakup penataan organisasi, menyusun regulasi dan sistem pengelolaan, melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia dan perangkatnya. Berikutnya, membangun kesiapan keamanan siber di semua sektor termasuk ibu kota negara, kerja sama antar organisasi, dan meningkatkan kesadaran perilaku budaya keamanan siber.
Pada tahapan Integrasi, BSSN akan mendorong regulasi di bidang ekonomi terkait dengan otomasi, organik, dan transformasi siber di perbankan dan transaksi ekonomi. Selain itu juga ekstensifikasi pembangunan smart government, menjalin kemitraan nasional dan internasional untuk transfer teknologi siber dan sandi, serta memastikan kedaulatan matra siber.
Pada selanjutnya akan berfokus fokus pada identifikasi dan eksplorasi beragam perkembangan dunia siber. Implementasi peta jalan ini diorientasikan untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara di ranah siber. “Tahun 2036-2045, yaitu kemandirian teknologi siber dan sandi,” ujar Hinsa.
