Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan proses hilirisasi timah dapat dimulai saat smelter baru PT Timah Tbk, Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt, rampung pada bulan November mendatang.
Jokowi mengatakan, pembangunan smelter ini menjadi perhatian pemerintah dalam merelaisasikan hilirisasi sektor tambang secara berkelanjutan. “Ini nanti akan selesai November, dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel,” ujarnya dalam kunjungan ke Bangka Belitung, Kamis (20/10).
Jokowi kembali menegaskan mengenai komitmen pelarangan ekspor bahan mentah, terutama di sektor pertambangan. “Semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi, karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ,” katanya.
Proyek Ausmelt Furnace jadi smelter pertama PT Timah selama beberapa dekade terakhir. Smelter ini dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk mengolah atau melebur konsentrat bijih timah dengan kadar paling kecil 40 persen atau kategori low grade. Saat sudah beroperasi, smelter timah ini diperkirakan menambah efisiensi produksi 25-34 persen.
Membuka lapangan pekerjaan
Salah satu dampak dari hilirisasi timah nantinya adalah membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Nilai tambah tersebut nantinya bisa dirasakan pemerintah, maupun juga masyarakat secara luas.
Untuk itu, ia berharap smelter baru PT Timah ini akan menjadi pionir dalam hilirisasi timah di Indonesia. “Nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” ujarnya. “Nikel sudah, timah, bauksit, jadi semuanya akan saya ikuti.”
Penghentian ekspor
Hingga kini pemerintah masih menghitung secara cermat, kapan pengehntian ekspor timah dalam bentuk mentah bisa dilakukan. Pelarangan ekspor menurutnya bisa saja terjadi dalam waktu dekat, asalkan infrastruktur dan pabrik pengolahannya sudah tersedia.
“Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau setop tahun ini, bisa terjadi. Tapi saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan memulai pelarangan timah mentah pada 2023. “Presiden sudah menyampaikan bahwa hilirisasi itu adalah kata kunci untuk ketahanan ekonomi nasional. Kita di balik ketidakpastian ekonomi global," katanya, (11/10).
Penghasil timah kedua terbesar di dunia
Indonesia merupakan penghasil timah ke-2 terbesar di dunia–mencapai 22 persen produksi dunia–setelah Cina yang menguasai 47 persen. Namun, Cina sudah melakukan hilirisasi hingga 50-70 persen, sementara Indonesia baru 5 persen.
Hal ini menyebabkan Indonesia belum bisa jadi penentu harga timah dunia. Padahal, seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, timah menjadi salah satu bahan dasar utama pembuatan peralatan elektronik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan audit timah terlebih dulu. “Tujuannya agar tata kelola dan niaga timah sesuai regulasi,” katanya, Rabu (19/10).
