Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dana moneter internasional (IMF) menganalogikan memuji konomi Indonesia di saat kondisi negara dunia banyak yang mengalami resesi. Indonesia dinilai sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi.
“Ini yang ngomong bukan kita lho ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (20/10).
Ungkapan tersebut diharapkan bisa menigkatkan kepercayaan global terhadap Indonesia. Meski pun di satu sisi, pemerintah harus tetap waspada dan berhati-hati. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ada di angka 5,44 persen. Padahal, negara-negara lain sudah banyak yang hampir bangkrut, bahkan kini sedang menunggu giliran berhutang ke IMF.
“Ada 16 negara sudah menjadi pasiennya IMF, 16 negara. [Sebanyak] 28 negara mengantre di depan pintu IMF, bayangkan,” ucapnya.
Indonesia optimistis
Dengan pencapaian yang cukup baik, dan inflasi yang cukup terkendali di angka 5,9 persen, Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga masih di atas 5-5,4 persen.
”Karena angka-angka yang kita lihat, neraca dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7 persen, kredit tumbuh 10,7 persen, indeks kepercayaan konsumen masih di angka 124,7 persen,” katanya.
Menurutnya, kerja keras adalah kunci untuk bertahan di tegah situasi dunia yang kurang bisa diprediksi. “Sudah 29 bulan kita terus surplus neraca dagang kita. Tadi sudah disampaikan Menteri Perdagangan, dari Januari-September surplus kita mencapai US$39,8 miliar,” katanya.
Jokowi juga mendorong pentingnya sikap optimistis dalam menghadapi kehidupan masyarakat global yang semakin tak menentu.
Sektor mikro dan makro ekonomi
Jokowi mengatakan, Indonesia harus melakukan upaya ekstra dan tidak bisa hanya berfokus pada satu sisi, seperti makro ekonomi. Sektor mikro pun harus jadi perhatian, supaya perhitungan yang dihasilkan lebih detail dan akurat. Bahkan, bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Menurut Jokowi, tidak seperti negara lain yang hanya menggerakkan bank sentral untuk menaikan suku bunga dan interest rate, Indonesisa juga mengerjakan di level sumber inflasi di pasar.
“Sebulan yang lalu saya sudah perintahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak,” katanya.
