Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hendrar Prihadi jadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk masa jabatan 2022-2027. Pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).
Presiden mengatakan bahwa Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi, adalah sosok yang tepat sebagai Kepala LKPP. “Saya sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi,” ujarnya melalui laman resmi Setkab.
Hendi ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Kepala LKKP sebelumnya, yakni Abdullah Azwar Anas yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebelumnya, pria kelahiran 1971 ini menjabat Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 dan periode 2013-2015.
Selain itu, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga pernah menjabat Wakil Wali Kota Semarang pada 2010-2013 dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2009-2014. Kabarnya, Hendi juga menjadi salah satu kader PDI-P yang diusulkan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024.
Penugasan dari Presiden
Jokowi mengatakan, bakal menugaskan Hendi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Ini penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah,” katanya.
Ia berharap Hendi bisa meneruskan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kini sudah mencapai nilai ratusan triliun rupiah. “Nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” ucap Presiden.
Langkah Hendi setelah pelantikan
Usai pelantikan, Hendi mengatakan siap untuk menjalankan amanat Presiden untuk mendorong produk lokal khususnya produk UMKM masuk ke dalam e-Katalog. Ia juga siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti LKPP, Dinas Koperasi, yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).
Terlebih di masa pasca-pandemi Covid-19 ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui anggaran dan LKPP yang didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. "Maka turunannya, ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri) di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya,” ujarnya.
Hendi menyampaikan telah ditugaskan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi,” ujarnya.
