Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal keberhasilan program belanja Produk Dalam Negeri (PDN) di jajaran pemerintahan.
“Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak-Ibu kawal,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, Selasa (14/6).
Bahkan, Presiden meminta pihak yang berwenang untuk memberi sanksi tegas. “Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” katanya.
Masih ada yang mengandalkan produk impor
Jokowi menyayangkan bila masih ada kementerian atau lembaga (K/L) yang masih mengandalkan produk impor untuk memenuhi kebutuhannya, padahal PDN-nya sudah tersedia. Apalagi, pembelian kebutuhan ini dipenuhi lewat Anggaran Pendapata Belanja Pusat dan daerah (APBD dan APBN).
“Jadi jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita,” kata Jokowi tegas.
Presiden mengatakan, komitmen belanja PDN oleh jajaran pemerintahan sudah mencapai Rp720 triliun, melampaui target yang ditetapkan yakni sekitar Rp400 triliun.
“Itu sudah besar sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan,” tuturnya.
Kontribusi belanja pemerintahan pada perekonomian nasional
Menurutnya, setiap belanja produk lokal di level pemerintahan, baik daerah maupun pusat akan menciptakan tiga dampak utama. “(Pertama), menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien, ini harus,” ucapnya.
Jokowi menyampaikan bahwa pembelian PDN oleh jajaran pemerintahan bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bahkan, negara tidak perlu lagi mencari investor dari luar negeri.
“Kalau ada pabrik kecil yang biasanya hanya melayani kapasitas seribu, karena ada pesanan dari Pemda [dan] pesanan dari pemerintah pusat 10 ribu, ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi,” ucap Jokowi.
Ancaman gejolak ekonomu dunia
Menurut Jokowi, saat ini situasi dunia sedang tidak menentu karena banyaknya permasalahan global, seperti ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi. Parahnya, hampir semua negara di dunia terdampak oleh kondisi ini dan menimbulkan ketidakpastian global.
“Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor,” kata Jokowi.
Ia menyampaikan bahwa Bank Dunia maupun IMF memperkirakan akan ada kurang lebih 60 negara yang ambruk ekonominya, bahkan 40 di antaranya dinyatakan pasti. “Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis,” ujarnya.
