Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta perusahaan negara di bidang energi, seperti PLN dan Pertamina tidak bergantung pada bantuan subsidi pemerintah. Jokowi beharap, perusahaan dapat meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya di tengah ancaman krisis energi dunia.
“Baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan,” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, Senin (20/6).
Jokowi pun meminta perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengatasi permasalahan produksi. “Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” katanya.
Meski masih tergolong baik, perusahaan harus meningkatkan kewaspadaan krisis energi. “Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara,” ucapnya.
Peningkatan produksi energi
Untuk menjaga ketersediaan pasokan energi, dalam jangka waktu pendek Presiden juga meminta jajaran pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi.
“Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya.
Presiden pun menekankan kepada seluruh peserta sidang kabinet paripurna untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau. “Saya kira secepatnya memang harus kita usahakan harga itu bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah,” ujarnya.
Komitmen subsidi dari pemerintah
Jokowi mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global.
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujarnya.
Untuk memberikan kelonggaran fiskal, Kepala Negara pun kembali menginstruksikan kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien.
Tiga fokus hadapi krisis pangan
Terkait krisis pangan, Jokowi mengatakan tiga fokus yang sedang ditangani pemerintah. Pertama, meningkatkan produksi besar-besaran, baik dari petani, korporasi, maupun BUMN. Jenis komoditas yang ditanam pun harus sesuai dengan karakter di setiap daerah.
“Yang kedua, segera dipastikan siapa offtaker-nya, yang beli siapa, yang ambil siapa, sehingga petaninya berproduksi terus tapi yang membeli itu harus ada. Jangan sampai nanti petani sudah berproduksi banyak Bulog-nya ndak ngambil, RNI enggak ambil,” kata Presiden.
Sedangkan, untuk fokus yang ketiga, Jokowi juga menegaskan pentingnya grand plan dalam proses produksi dan distribusi komoditas pangan. “Sudah mengambil dari petani banyak, banyak, banyak, banyak stok ndak bisa jual. Nah sehingga kualitasnya menjadi turun dan ada yang busuk, yang dulu rusak. Ini juga jangan,” katanya.
