Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana Rp537,1 miliar pada tahun ini untuk penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan anggaran penyediaan hunian di IKN salah satujnya ditujukan untuk hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.
“Terkait pada dukungan IKN sifatnya lanjutan dari yang sudah dimulai pada 2022, yakni rumah tapak jabatan menteri yang pada 2023 teralokasi Rp337,1 miliar,” katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).
Ia juga menyebutkan bahwa untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat sudah teralokasi dalam anggaran sebesar Rp200 miliar.
Sebagai pelaksana pembangunan hunian ini, Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero Tbk, bersama PT Ciriajasa Engineering Consultant. Kemudian, Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh kerja sama PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Surya Perkasa Raya.
Pembangunan rumah jabatan menteri
Iwan mengatakan bahwa pembangunan sekitar 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara bakal dimulai tahun ini, di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Kementerian PUPR memastikan proses pembangunan berjalan lancar di lapangan. Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan terus mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan, demi jaminan pekerjaan yang berkualitas.
Ditjen Cipta Karya
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, menyampaikan bahwa proyek gedung DPR dan Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara sudah masuk tahap perencanaan. Adapun, total anggaran yang dialokasikan tahun ini mencapai Rp10,38 triliun dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa pagu anggaran di Cipta Karya sendiri mencapai Rp25,03 triliun. “di sini termasuk dukungan pembangunan IKN,” katanya.
Ia menyebutkan perincian berbagai infrastruktur yang akan dibangun, mulai dari infrastruktur dasar air minum, infrastruktur dasar sanitasi, pengembangan kawasan pemukiman, bina penataan bangunan, sampai soal perencanaan dan pengendalian.
