Jakarta, FORTUNE – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai memberatkan nelayan saat akan melaut. Ketua Pelaksana Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengatakan bahwa nelayan kecil akan membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Saat ini nelayan membeli solar secara eceran dengan harga 8.000-9.000 rupiah per liternya. Sementara, harga yang ditetapkan pemerintah untuk solar adalah Rp6.800 per liter. Dani mengatakan, dengan kebijakan baru itu, nelayan tidak memiliki pilihan.
“Hal ini terjadi karena sedikitnya infrastruktur distribusi BBM subsidi untuk nelayan (SPBUN). Jadi meskipun kuota ditambah, kalau SPBUN masih sedikit, akan percuma,” katanya kepada Fortune Indonesia, Senin (12/9).
Sementara itu, nelayan memang harus tetap melaut untuk melanjutkan hidup, meski situasi saat ini memang sulit. ”Karakteristik usaha nelayan kecil yang mengandalkan operasi penangkapan ikan harian, menyebabkan mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan jika mereka pergi ke laut mencari ikan,” tuturnya.
Harga ikan justru turun
Dani mengungkapkan kendala lainnya, salah satunya adalah harga komoditas perikanan yang memang sedang menurun, bahkan sebelum harga BBM dinaikkan. Jadi, akumulasi kenaikan harga BBM dan turunnya harga ikan membuat situasi nelayan tradisional jadi semakin tak menentu.
Mengutip situs Mongabay, Sabtu (10/9), BBM adalah merupakan kebutuhan utama bagi para nelayan. Namun, mereka tidak bisa menaikkan harga jual ikan, karena permintaannya memang sedang kurang baik.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau, Eko Fitriandi, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dalam mengonsumsi ikan, karena harga kebutuhan masyarakat yang ikut naik. “Akhirnya masyarakat kita memilih makanan pengganti ikan seperti tempe dan tahu yang lebih murah,” ujarnya.
Stok BBM yang aman dan tepat sasaran
Sementara itu, pada Minggu (11/9), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta stok BBM bersubsidi untuk nelayan terjamin aman dan tepat sasaran. “Kami sudah list dan sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi,” katanya.
KKP juga akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan optimal dalam pemberian BBM bersubsidi bagi para nelayan. Pengawasan pun harus dilakukan dengan ketat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan penyalruan BBM bersubsidi bagi para nelayan.
Program Solar untuk Koperasi Nelayan
Sebelumnya, Kementerian BUMN, KemenkopUKM, dan Pertamina, meluncurkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan. Dengan program Solar untuk Koperasi Nelayan ini maka diharapkan setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau.
“Kita akan meluncurkan program solusi nelayan di mana program ini adalah Program Solar untuk Koperasi Nelayan. Kita akan coba di tujuh titik sebagai pilot project dalam tiga bulan ke depan,” ujar Menteri BUMN, Erick Tohir dalam keterangan pers bersama Menteri Koperasi dan UKM serta Dirut Pertamina, Senin (5/9).
Dani Setiawan pun menyambut baik, karena adanya solusi bagi percepatan jumlah stasiun distribusi BBM bagi nelayan dengan model yang lebih sederhana.
“Sebelum kenaikan harga, nelayan membeli BBM (solar) di eceran dengan harga antara 6.500-7.500 rupiah (per liter). Harga Pertalite bisa mencapai 9.000-10.000. Jadi, besaran kenaikan saat ini sebenarnya lebih kecil dari harga beli di tingkat nelayan. Jadi kalau mereka bisa membeli harga solar atau pertalite dengan harga yang baru ini, nelayan akan sangat bersyukur,” kata Dani.
