Jakarta, FORTUNE – Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk dalam situasi perang sekalipun. Konsep ekonomi perang bahkan pernah diterapkan sejumlah negara beberapa tahun lalu.
Perang merupakan sebuah situasi yang tidak murah, karena membutuhkan sumber daya–baik manusia, peralatan, dan biaya–yang besar. Lantas apakah yang dimaksud ekonomi perang?
Menurut Investopedia, ekonomi perang adalah pengorganisasian kapasitas produksi dan distribusi suatu negara selama masa konflik. Sebuah negara, membutuhkan pengelolaan ekonomi khusus yang ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan produksi pertahanan.
Dalam ekonomi perang, pemerintah harus memilih bagaimana mengalokasikan sumber daya negara mereka dengan sangat hati-hati untuk mencapai kemenangan militer sambil juga memenuhi tuntutan konsumen domestik yang vital. Tujuannya adalah kemenangan dalam perang dan bisa memenuhi target sesuai kepentingan negara tersebut.
Apa itu Ekonomi Perang
Ekonomi perang biasanya terkait langsung dengan pengelolaan ekonomi negara yang sedang dalam situasi perang, seperti Rusia dan Ukraina. Lebih spesifik dari ekonomi pada umumnya, prioritas ekonomi perang adalah produksi barang dan jasa yang bisa mendukung upaya perang. Meski begitu, negara juga harus tetap fokus untuk memperkuat ekonomi negara secara keseluruhan.
Dalam ekonomi perang, pemerintah biasanya memegang kendali penuh atas pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk efektifitas dan efisiensi yang dilakukan saat mengalokasikannya dalam perang dan pertahanan. Tiap negara punya strategi masing-masing dalam menerapkan ekonomi perangnya, yang pasti kepentingan perang selalu jadi prioritas dalam ekonomi perang.
Ekonomi perang sering muncul karena kebutuhan ketika suatu negara merasa perlu menjadikan pertahanan nasional sebagai prioritas, sehingga seringkali menunjukkan adanya kemajuan industri, teknologi, dan medis. Sebab, negara yang berperang bersaing di bawah tekanan untuk menciptakan produk pertahanan lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Namun, karena prioritas ini, ekonomi perang juga dapat menjadi penyebab penurunan pembangunan dan produksi dalam negeri, bagi warga sipil.
Contoh ekonomi perang
Salah satu contoh yang mudah dipahami adalah pada saat perang dunia kedua berkecamuk. Hampir semua pihak yang bertikai menerapkan ekonomi perang di negaranya. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat (AS) adalah pilar utama bagi pihak sekutu, untuk bisa menerima uang dan peralatan yang dibutuhkan kekuatan Axis.
Setelah tragedi Pearl Harbour, AS menaikkan pajak dan menerbitkan obligasi perang untuk membantu mendanai upaya perang. Dewan Produksi Perang (WPB) dibentuk untuk mengalokasikan sumber daya untuk upaya perang, termasuk tembaga, karet, dan minyak, memberikan kontrak pertahanan untuk kepentingan perusahaan sipil, dan mendorong produksi militer di antara pemilik bisnis sipil.
Dalam kasus seperti yang terjadi di AS selama Perang Dunia Kedua, percepatan kemajuan teknologi, medis, dan industri, berdampak positif pada posisi tawar negara di mata dunia internasional.
AS pun menjadi salah satu negara adidaya yang berperan besar di tengah perekonomian dunia hingga saat ini. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi perang adalah sebuah pemborosan yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi perang di Indonesia
Di Indonesia, ekonomi perang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang pada perang dunia kedua, snegara imperialis ini pun melakukan berbagai cara untuk memperluas wilayahnya, demi mendapatkan sumber daya baru yang bisa mendukung kebutuhanya.
Dua contoh sektor yang menjadi prioritas Jepang di Indonesia adalah pertanian dan perkebunan. Jepang butuh tanaman jarak dari Indonesia sebagai minyak pelumas mesin-mesin perang, kemudian padi dan jagung pun menjadi komoditas utama yang terus didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara-tentara Jepang di medan perang.
Sayangnya, hal ini dilakukan dengan dasar penjajahan, di mana para petani harus menjual hasil produksi padi kepada pemerintah Jepang sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditentukan pemerintah Jepang.
Petani hanya berhak mendapat 40 persen dari hasil padi, 30 persen disetor kepada pemerintah Jepang melalui penggilingan yang ditunjuk, dan sisa 30 persen lainnya jadi persiapan bibit yang harus disetor ke lumbung desa.
Itu tadi sedikit rangkuman mengenai ekonomi perang. Semoga membantu pembaca lebih memahaminya.
