Jakarta, FORTUNE – Pemerintah mengeluarkan program insentif bagi satu juta motor listrik dan 100 ribu mobil listrik sejak September 2023. Insentif ini diberikan untuk mengejar target 14 juta kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) pada 2030.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan bahwa program ini akan berlangsung dalam dua tahun ke depan dan diharapkan akan membawa peningkatan penggunaan EV di masa mendatang.
“Saat ini sudah ada kenaikan sekitar satu persen, memang belum masksimal, tapi ini berkembang dari tahun ke tahun, pasti ada peningkatan signifikan,” ujar Kaimuddin di sela Sosialisasi dan Diskusi Dekarbonisasi Sektor Transportas melalui Adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), di Bandung (7/11).
Adapun insentif yang diberikan bagi konsumen motor listrik adalah potongan harga senilai Rp7 juta bagi 800 ribu motor baru dan 200 ribu motor konversi. Sementara, bagi 100 ribu mobil listrik, insentifnya dalam bentuk pengurangan pajak 10 persen jadi 1 persen, termasuk pembebasan PPn Barang Mewah. Untuk target 2023, pemerintah berharap 12 juta motor EV dan 2 juta mobil EV sudah berlalu lalang di Indonesia.
Insentif bagi produsen
Sedangkan bagi para produsen EV di Indonesia, pemerintah bakal memberikan insentif fiskal bagi, “Yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen. Untuk produsen yang sudah memenuhi TKDN silakan mengajukan. Saat ini sudah ada beberapa puluh pabrik, tapi yang memenuhi TKDN sekitar 15 persen, itu lokal semua,” ujarnya.
Demi mengembangkan ekosistem EV, Kaimuddin mengatakan pemerintah juga terus fokus mengembangkan pabrik baterai. Pasalnya, selama ini baterai mobil listrik masih harus impor dengan harga yang sangat mahal.
“Memang Indonesia sudah punya sumber mineral yang baik untuk baterai ini, pabrik baterai ini sudah ada di Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ke depan, pabrik baterai akan berkaitan dengan pabrik otomotif itu sendiri, pabrik baterai dan otomotifnya akan berkaitan,” kata Kaimuddin.
Alasan kuat
Sebelumnya, disebutkan transisi menuju penggunaan EV di masyarakat memang cukup menantang, namun hal ini akan terus dilakukan, mengingat terdapat sejumlah alasan kuat yang diyakini pemerintah. Salah satunya adalah menanggulangi pencemaran udara yang makin menjadi-jadi di tengah masyarakat.
Selain itu, standar Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia juga masih sedikit di bawah negara-negara maju, termasuk dalam hal standar emisi kendaraan motor. “Standar bensin atau soplar kita sedikit lebih rendah daripada negara-negara maju dan juga mesinnya sendiri. Jadi, memang industrial policy-nya juga penting,” katanya.
Ia mengatakan bahwa proses peralihan ke penggunaan EV bukanlah sesuatu yang mudah, sementara tren global terus mengarah ke sana. Hal ini bisa jadi peluang besar bagi Indonesia untuk bisa jadi salah satu produsen dan pengimpor kendaraan EV terbesar di Asia Tenggara. “Kalau kita tidak mulai sekarang, kita akan selalu bergantung pada kendaraan impor,” ujarnya.
