Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menargetkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) hingga 95 persen dari anggaran tahun 2023. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merencanakan temu bisnis hingga empat kali tahun ini.
"Pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan Industri/UMK/Artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah," ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari laman Kemenko Marves, Rabu (4/1).
Selain itu, pemerintah berupaya menayangkan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog, meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital.
Masih kuat
Luhut optimistis permintaan pada PDN pada 2023 masih cukup kuat, hal ini terlihat dari penguatan ekonomi yang diproyeksikan oleh IMF.
"Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) juga bermanfaat untuk menjaga permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri," ujarnya.
Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga meningkat menjadi 50,9 pada Desember 2022, lebih tinggi dari rerata sepuluh tahun dan diproyeksikan terus naik pada 2023 dan 2024.
Tantangan yang dihadapi
Luhut juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam meralisasikan target belanja PDN. “Keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog," katanya.
Oleh sebab itu, setidaknya ada lima aspek yang harus diperbaiki melalui berbagai Pertemuan Bisnis. Aspek tersebut di antaranya adalah penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah; peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor; peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri; pembelian secara langsung melalui e-katalog; dan pelibatan masyarakat umum.
Penyelenggaran Temu Bisnis 2023
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Temu Bisnis V PDN, Luhut pun meminta kepada kolaborasi seluruh pihak di jajaran pemerintahan untuk penggunaan PDN . Ia meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian untuk bekerja sama menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap V dan VI pada awal 2023.
Kedua Kementerian tersebut telah diminta untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta pada pelaksanaan Temu Bisnis, yang bersumber Industri/UMK/Artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.
Selain itu, berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping) pada saat pelaksanaan Temu Bisnis.
Selanjutnya, LKPP melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada pelaksanaan tiap Temu Bisnis. "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memasukan penilaian kinerja tiap K/L dalam mencapai target belanja produk dalam negeri sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi," kata Luhut.
Hasil Temu Bisnis 2022
Pelaksanaan Temu Bisnis Tahap I tahun 2022 berjalan baik dengan dihadiri oleh Presiden dan mampu mencatat rekor MURI sebagai transaksi terbesar belanja produk dalam negeri dalam tiga hari pelaksanaan. Kegiatan Temu Bisnis pada 2022 selalu diikuti oleh pelaksanaan seminar, antara lain identifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), proses pendaftaran e-katalog, dan diskusi serta konsultasi belanja PDN.
Luhut mengatakan, kegiatan temu bisnis tahun 2022 mendukung pencapaian belanja PDN. Adapun, realisasi belanja PDN oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara (K/L/PD/BUMN) mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.
