Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah menerima berbagai keluhan mengenai pelayanan visa, visa on arrival (VoA), dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dipersulit. Padahal, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mengklaim, penerimaan negara dari keimigrasian untuk 2022 mencapai Rp2,005 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun.
Hambatan keimigrasian itupun menurutnya bakal mempersulit investor dan turit masuk ke Indonesia. “Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan,” kata Jokowi, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (12/9).
Proses pelayanan yang menyulitkan ini membuat keimigrasian di Indonesia menjadi tidak menarik. Padahal, hal ini pelayanan imigrasi berperan penting dalam melayani investor dan turis mancanegara.
Orientasi pada investasi ekonomi
Jokowi mengatakan bahwa masalah visa, VoA, maupun KITAS, harus berorientasi ke persoalan investasi bagi perekonomian.
“Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?” ujarnya.
Menururutnya, untuk mendorong lebih banyak investasi dan turis datang ke Indonesia, proses pengurusan layanan imigrasi harus mengalami perombakan total. Hal ini sudah sewajarnya dilakukan oleh negara-negara yang menginginkan kemajuan pesat.
“Yang seharusnya, auranya adalah memudahkan dan melayani,” ucapnya. “Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, sudah malu juga.”
Jokowi minta jajaran Ditjen Imigrasi dirombak
Jokowi menegaskan bahwa perubahan total harus terjadi dalam layanan keimigrasian yang berada di bawah pengawasan Kemenkumham. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun diminta untuk segera melakukan perombakan. “Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti,” ujarnya.
Hal ini menurutnya diperlukan untuk mengubah gaya lama pengurusan imigrasi. Apalagi, pada 2022 ini realisasi target PNPB Ditjen Imigrasi berkontribusi sekitar 66 persen dari total penerimaan Kemenkumham yang mencapai Rp3,06 triliun.
Lelang jabatan sudah dimulai
Menkumham, Yasonna Laoly mengatakan bahwa proses lelang jabatan untuk mengisi posisi Dirjen Imigrasi yang baru sudah dimulai sejak bulan Agustus. “Nanti tiga nama dibawa ke TPA (Tim Penilaian Akhir), tinggal proses akhir penentuan tiga besar,” tuturnya dalam keterangan. “Tinggal proses akhir.”
Diketahui, jabatan Dirjen Imigrasi saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, yang memegang jabatan tersebut sejak 20 Juni 2021, menggantikan Jhoni Ginting yang masuk masa pensiun.
Mengutip laman resmi pansel.kemenkumham.go.id, wawancara seleksi terbuka Dirjen Imigrasi–dapat diikuti seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, serta anggota Polri–sebenarnya akan berlangsung Senin, 12 September 2022. Namun panitia mengumumkan akan menundanya. “Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wawancara.”
Klaim pemenuhan target 100,29%
Mengutip laman Ditjen Imigrasi Kemenkumham, penerimaan negara dari sektor imigrasi sudah memenuhi 100,29 persen target 2022. “Realisasi Ditjen Imigrasi yang meningkat di tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan strategis yang diterapkan sebagai respon situasi pandemi Covid-19,” kata Sekretaris Ditjen Imigrasi, Supartono.
Menurutnya, kebijakan tersebut, antara lain pemberian fasilitas VoA untuk wisata, peningkatan kualitas layanan Eazy Passport hingga kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga persepsi.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, Kemenkumham termasuk dalam enam kementerian/lembaga kontributor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar yang menyumbang sekitar 41,03 persen dari total penerimaan negara tahun 2021.
Pada 2023, Kemenkumham ditargetkan untuk mencapai penerimaan sebesar 4,256 triliun rupiah, dengan porsi target PNBP Ditjen Imigrasi sebesar 2,1 triliun.
