Jakarta, FORTUNE – Dunia, termasuk Indonesia tengah mengahadapi ancaman kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pun menilai tidak mudah mencapai keseimbangan bagi seluruh kalangan melalui satu kebijakan.
“Di era sekarang, tingginya biaya politik, menyebabkan semua pembuatan aturan perundang-undangan dan kebijakan menjadi sangat sulit. Karena, mereka (setiap golongan) punya kepentingan. ‘Saya sudah bantu, tentu pemerintah harus bantu kepentingan saya’, itu prinsipnya,” kata pria yang akrab disapa Papam ini, kepada Fortune Indonesia, Senin (23/5).
Hal ini berlaku untuk semua komoditas. Belum lagi situasi geopolitik yang berkaitan dengan posisi Indonesia di tingkat global, kerap menambah tantangan kian besar.
“Geopolitik itu sangat berpengaruh pada alur ekspor impor barang,” katanya. “Jadi, domestik dan global sangat mempengaruhi, tinggal bagaimana kita membuat peraturan ini lalu turun ke kebijakan (bisa) antisipatif dan cukup cerdas untuk membuatnya.”
Pangan dan energi sangat penting
Pangan dan energi adalah dua hal yang harus menjaid fokus utama pemerintah. “Kalau pangan dan energi bermasalah, maka negara akan bermasalah, karena di situlah sumber hidup manusia,” ucapnya.
Dengan kata lain, bila sumber hidup manusia terganggu, ketahanan politik pun akan rentan. Kebijakan pangan dan energi yang salah, bisa membuat jatuh administrasi sebuah negara. “Terutama untuk negara-negara dunia ketiga, yang kesenjangan ekonomi antarpenduduknya cukup besar,” tuturnya.
Tidak mudah mendapatkan keseimbangan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, mencari keseimbangan dalam penerapan kebijakan negara bukan hal mudah di tengah berbagai ancaman kenaikann harga pangan dan energi. Meski begitu, pemerintah terus berupaya agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga di kedua sektor tersebut.
“Tidak mudah, terutama dua hal di seluruh negara yang sekarang ini naik semuanya. Yang pertama, energi, energi ini berarti BBM, gas, listrik semuanya naik, semua negara. Yang kedua pangan, naik semuanya,” kata Presiden, seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (23/5).
Minyak goreng sebagai contoh
Presiden mencontohkan salah satu komoditas yang perlu terus dikawal adalah minyak goreng. Sejumlah kebijakan sudah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga dan stok, namun situasi domestik dan dunia memang membuat pemerintah seolah tarik ulur terkait kebijakannya.
Jokowi mengungkapkan, setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.
“Jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,” katanya.
Jokowi optimistis harga minyak goreng kembali normal
Namun, dalam pernyataannya, Jokowi optimistis harga minyak goreng akan kembali ke rentang harga yang diharapkan pemerintah dalam dua pekan ke depan. “Dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 (per liter),” ujarnya.
Untuk itu, Presiden pun menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air.
