Jakarta, FORTUNE – Untuk merealisasikan pemerataan pembangunan, salah satu asas yang dianut pemerintah Indonesia adalah desentralisasi. Sejak masa reformasi di tahun 1998, istilah ini sering disebut untuk menggantikan sentralisasi yang menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pembangunan di Indonesia.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari sebuah posisi dalam satu struktur ke tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi biasanya dilakukan sebuah posisi dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada tingkatan yang berada di bawahnya.
Dalam lingkup pemerintahan, istilah ini diartikan sebagai penyerahaan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara otonomi, untuk mengurus pemerintahan. Desentralisasi menjadi perwujudan dari sistem demokrasi yang membuka ruang partisipasi masyarakat. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 2004.
Dengan demikian, desentralisasi pada sektor ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Artinya, penugasan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah diserahkan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi sukarela, dan organisasi non-pemerintah lainnya.
Asas dan tujuan
Asas desentralisasi terbagi menjadi empat, yakni desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang; serta desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan.
Adapun tujuan penerapan asas desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pemberian kewenangan dari atas ke bawah ini juga diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri.
Kelebihan dan kekurangan
Melansir situs pajak online, sistem desentralisasi dalam pengelolaannya juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan sistem desentralisasi, secara umum sebagai berikut:
- Meningkatkan efektivitas
Dengan pelimpahan wewenang di level bawah, maka penugasan pun dapat berjalan dengan lebih tertata dan bisa dilakukan tanpa harus menunggu arahan di level atas. Dengan demikian, efektivitas kinerja pun bisa terjadi dan berpengaruh pada hasil yang lebih optimal. - Meningkatkan efisiensi
Efisiensi datang karena adanya pemangkasan tahapan yang terlalu bertele-tele dan menghabiskan biaya operasional yang tidak perlu. Dengan sistem yang terdesentralisasi, maka proses birokrasi bisa berjalan dengan lebih hemat. - Meringankan pekerjaan di level atas
Dengan pelimpahan wewenang ke level yang lebih rendah, maka tugas posisi yang berada di level atas akan lebih ringan. Dengan demikian, mereka yang berada di tingkat atas bisa lebih fokus pada berbagai hal lain yang sifatnya lebih prioritas. - Pemerataan kesejahteraan
Dengan terdesentralisasinya wewenang dan kebijakan, maka setiap bagian di level bawah berpeluang untuk mendapatkan hasil dengan lebih merata, daripada sistem sentralisasi yang mengharuskan penumpukan pendapatan di level tertinggi.
Sementara, beberapa kekurangan sistem desentralisasi, antara lain:
- Mengurangi peran tingkat atas
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bisa berdampak buruk pada berkurangnya peran pimpinan dalam operasional sebuah organisasi atau pemerintahan. - Berpotensi menyebabkan perpecahan dari level bawah
Dengan berbagai optimalisasi yang dilakukan pada level bawah, kini tingkatan tersebut memiliki wewenang untuk mengatur operasionalnya sendiri. Pada kasus desentralisasi yang sudah terlalu jauh, pembangkangan pun bisa terjadi, saat level bawah mulai berpikir bahwa dirinya bisa mencapai posisi atas. - Kesenjangan antarbagian
Setiap bagian di level bawah memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda dalam menyikapi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Masalahnya, tidak semua bisa menghasilkan sesuatu yang positif, sebagian mungkin tidak berhasil menerapkan pelimpahan hak dan kewajiban tersebut. Dalam situasi itu, kesenjangan pun bisa terjadi dan bisa berdampak buruk bagi stabilitas sistem yang dijalankan.
Contoh penerapannya
Untuk memahami apa itu sistem desentralisasi, berikut ini adalah beberapa contoh jenis desentralisasi yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
- Desentralisasi politik
Berhubungan dengan pemerintahan, desentralisasi politik adalah penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya, contohnya pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas.
Hal ini membutuh reformasi konstitusi atau Undang-Undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. - Desentralisasi fiskal
Berhubungan dengan perekonomian sebuah negara, desentralisasi fiskal dilakukan dalam tataran sektor ekonomi. Misalnya, soal pemungutan pajak, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi daerah untuk memungut pajak dengan besaran tertentu yang berbeda dari pemerintah pusat. - Desentralisasi blockchain atau kripto
Bidang ini tengah hangat dibicarakan dalam beberapa tahun belakangan, menjadi sebuah tren yang diminati masyarakat, terutama generasi yang hidup dalam era digitalisasi. Desentralisasi yang dihadirkan dalam sistem blockchain diwujudkan dengan kemungkinan transaksi tanpa perantara yang relatif aman, murah, dan dilakukan dalam waktu relatif singkat.
