Jakarta, FORTUNE – Perdebatan sengit antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di depat Capres ketiga, tampaknya belum usai. Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa luas Lahan yang dimilikinya bukan 340.000 hektare, melainkan hampir 500.000 hektare atau lebih besar.
Prabowo mengklarifikasi data yang diungkapkan Anies Baswedan selama debat. “Sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai hak guna usaha (HGU). Kemarin, (Anies) juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare. Dia mau bikin rakyat benci saya,” ujarnya dalam acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1).
Namun, lahan-lahan itu menurutnya sudah ia serahkan kepada negara dua tahun lalu untuk membangun food estate, yang diperintahkan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi krisis pangan.
“Kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap,” ujarnya. “Saksinya ada.”
Data salah
Sebelumnya, pada acara debat Capres ketiga yang berlangsung Minggu (7/1), Anies membahas kesejahteraan prajurit TNI/Polri yang ia anggap memprihatinkan. “Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya Pak Jokowi punya 340 hektar tanah. Ini harus diubah,” katanya.
Namun, hal ini disanggah oleh Prabowo yang menyebutkan bahwa data yang dimiliki Anies tidak valid dan keliru untuk disampaikan. Ia pun menawarkan Anies untuk duduk bersama dan langsung buka-bukaan data yang sebenarnya soal lahan yang dimiliki Prabowo, termasuk yang sudah digunakan untuk food estate.
Prabowo mengaku tidak terima atas tudingan Anies yang menyebut bahwa dirinya menggunakan perusahaan tertentu yang terindikasi nepotisme dalam pengadaan alusista dan food estate.
Respon banyak pihak
Perdebatan antara Anies dan Prabowo ini juga menarik perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap bahwa format debat KPU perlu dipertimbangkan untuk direvisi.
“Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, nggak apa,” katanya, Senin (8/1).
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan KPU tak akan mengubah format debat capres-cawapres Pemilu 2024, karena sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan calon peserta pilpres.
“Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, ‘kenapa polanya diubah?’" ujarnya.
